tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tidak lagi mewacanakan kebijakan pemotongan BBM bersubsidi untuk dilakukan pada 17 Agustus mendatang. Dia menjelaskan kebijakan pemotongan BBM bersubsidi tetap akan dilakukan namun bertahap.
"Makanya nanti itu bertahap. Kita nggak tahu kapan periodenya. Lagi dihitung betul-betul. Kita nggak mau juga mengganggu ekonomi yang cukup bagus sekarang ini," kata Luhut dalam acara peluncuran Golden Visa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).
Luhut menerangkan, pemotongan subsidi BBM diperlukan demi menjaga kondisi udara yang menurutnya dipenuhi polusi akibat bahan bakar fosil. Dia memperkirakan subsidi kesehatan yang harus dibayar akibat polusi udara mencapai Rp38 triliun.
"Tapi subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air pollution. Saya kira Rp10 triliun. Kalau total Rp38 triliun," katanya.
Menurutnya, pencabutan bahan bakar pertalite dapat menghemat anggaran negara hingga Rp45 triliun. Walaupun tak lagi ditargetkan pada 17 Agustus mendatang, dia berharap pencabutan subsidi bahan bakar tetap dilakukan.
"Yang sekarang kita hitung-hitung, ngapain mensubsidi untuk bensin kayak gitu. Itu kan rugi kita banyak, mestinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang," kata dia.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membatasi pembelian atau penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berlaku mulai 17 Agustus 2024. Hal ini didorong sebagai langkah efisiensi anggaran.
"Kita berharap 17 Agustus ini orang yang tidak berhak mendapat BBM subsidi akan bisa kita kurangin," ujar dia di Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Luhut secara khusus mewanti-wanti defisit APBN 2024 yang diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Kondisi ini, menurutnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara.
Dari defisit yang melebar, juga ditambah dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Penurunan penerimaan terutama disebabkan oleh merosotnya setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, yang terkena dampak penurunan harga komoditas secara tajam.
"Sebetulnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini dengan melakukan penerapan digitalisasi di semua sektor. Saya ambil contoh Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara). Sistem terintegrasi ini dapat menekan selisih angka terkait data mineral di antaranya batu bara, nikel, dan lain-lain," ungkapnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Irfan Teguh Pribadi
