tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan ia telah menugaskan para menteri terkait untuk melakukan sosialisasi agar bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran mulai 1 September 2024.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menerapkan pembatasan BBM subsidi seperti yang banyak dinarasikan sebelumnya.
“Iya, saya minta untuk sosialisasi. Tidak ada pembatasan BBM. Sosialisasi agar tepat sasaran,” kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Sementara itu, soal peluncuran bahan bakar baru rendah sulfur yang sebelumnya sempat digaungkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga dipastikan tidak akan dimulai pada 17 Agustus 2024.
“Kalau [BBM berstandar] Euro 4 itu kan harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan tanggal 17 [Agustus 2024],” imbuhnya.
Airlangga melanjutkan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan skenario implementasi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Setelah rampung, skenario tersebut akan dilaporkan dulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum akhirnya diterapkan.
“Tentu kita sedang mempersiapkan skenario, dan nanti skenarionya akan dilaporkan dulu ke Pak Presiden. Skenario terkait dengan program,” tegasnya.
Sementara itu, usai menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa saat ini revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Udah [di Kemenkumham],” katanya singkat.
Dihubungi terpisah, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Hal ini terbukti dari realisasi kuota pertalite sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) 2023 hanya sebesar 30 juta kilo liter atau 92,24 persen dari kuota yang sudah ditargetkan pemerintah.
“Tapi untuk subsidi tepat sebenarnya Pertamina sudah melakukan upaya-upaya. Seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi pengendalian BBM subsidi sebenarnya sudah berjalan. Buktinya realisasi kuota pertalite tahun 2023 bisa di bawah yang dialokasikan pemerintah, artinya kita jaga kuotanya,” kata Fadjar saat dihubungi Tirto, Selasa (16/7/2024).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Irfan Teguh Pribadi