Luhut hingga Gus Ipul Hadiri Ujicoba Digitalisasi Bansos

tirto.id - Pemerintah mulai menguji sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos). Inisiatif ini dijalankan oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sebagai upaya memperbaiki akurasi penyaluran bansos.

Uji coba yang digelar di Desa Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Rabu (2/10), turut ditinjau langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, sejumlah wakil menteri, Wakil Kepala BSSN, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta perwakilan Bank Dunia.

Gus Ipul mengatakan, digitalisasi ini penting untuk mengatasi persoalan distribusi bantuan yang masih belum merata. “Supaya kita tahu situasi kondisi yang sebenarnya karena masyarakat ada yang dapat bantuan sudah sampai 10 tahun, ada yang baru 2 tahun dan bahkan ada yang belum dapat. Ini salah satu pekerjaan rumah pemerintah,” ujarnya saat berdialog dengan warga.

Aplikasi Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri atau mengusulkan tetangga yang dianggap layak menerima bantuan. Data kemudian diproses secara otomatis sehingga mengurangi potensi subjektivitas. “Yang memilih dan memilah nanti adalah sistem. Sebab kalau sistem yang memilih itu menghindari unsur subjektif, menghindari bias. Jadi nanti Ibu tinggal daftar,” jelas Gus Ipul.

Bagi mereka yang tidak memiliki telepon pintar, pendaftaran bisa dilakukan dengan bantuan pendamping PKH, perangkat desa, atau RT/RW. “Cukup difoto wajahnya (oleh pendamping). Jadi nanti dengan sistem ini mempermudah Ibu Bapak sekalian,” tambahnya.

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena mewakili berbagai kondisi geografis, dari wilayah pesisir hingga daerah dengan akses sinyal terbatas. “Dicari yang susah mungkin sinyalnya, mungkin juga ada yang belum punya HP. Memang sengaja dipilih di tempat ini. Supaya kita bisa uji coba di medan yang berat,” kata Gus Ipul.

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penguatan sistem digital ini sejalan dengan arahan Presiden. “Intinya Pak Presiden Prabowo ingin rakyatnya sejahtera. Jadi kita tahu bahwa masalah sejahtera tidak gampang. Tapi pemerintah itu punya dana (dan semua) itu (harus) terukur. Jadi supaya berkeadilan,” katanya.

Ia menambahkan, sistem ini dirancang agar tidak ada lagi bantuan yang tumpang tindih. “Jadi tidak boleh seperti sekarang, ada sampai dua, tiga (bantuan). Itu akhirnya tidak bagus, tidak ada keadilan itu. Dengan sistem ini tidak bisa lagi begitu,” tegasnya.

(INFO KINI)