Lansia Tetap Jadi Prioritas Vaksinasi COVID, meski Anak Sudah Bisa

tirto.id - Pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi COVID-19 untuk orangtua dan lansia meski sejumlah daerah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Orang tua yang harus diprioritaskan karena nanti kalau naik yang masuk rumah sakit, yang wafat itu orangtua," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/11/2021).

Budi beralasan pemberian vaksinasi selalu berbasis risiko. Dalam catatan pemerintah, risiko tertular tertinggi hingga masuk rumah sakit dan wafat adalah tenaga kesehatan (nakes).

Kedua adalah orang tua. Ia beralasan tingkat kematian lansia akibat COVID-19 mencapai 12 persen. Angka tersebut, kata Budi paling tinggi sehingga perlu percepatan vaksinasi COVID-19.

"Jadi memang logikanya kalau orang tuanya belum beres sebaiknya jangan turun dulu ke anak karena nanti konsentrasinya akan terpecah, vaksinnya akan terpecah, vaksinatornya nanti akan terpecah. Jadi kita bantu secepat mungkin selesaikan orang tua, nanti kalau sudah selesai kita turun [ke anak]," kata Budi.

Budi pun kembali menekankan bahwa vaksinasi kepada orang tua dan lansia tetap jadi prioritas meski anak sudah mulai berinteraksi di sekolah maupun pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Yang diprioritaskan adalah vaksinasi kakek, nenek, atau orang tua dari anak-anaknya karena itu yang kalau kena berbahaya," kata Budi.

Sebagai catatan, pemerintah sudah boleh melakukan vaksinasi kepada anak-anak setelah BPOM menerbitkan izin penggunaan vaksin COVID-19 Sinovac untuk anak umur 6-11 tahun.

Berdasarkan pengumuman BPOM per 1 November 2021 lalu, Vaksin CoronaVac produksi oleh Sinovac Life Science Co., Ltd China dan Vaksin COVID-19 produksi PT Bio Farma itu dinilai aman sesuai hasil penilaian keamanan dan kekebalan yang ditimbulkan terhadap COVID-19 sementara dari segi efikasi sama dinilai sama dengan efikasi uji klinis sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah, terutama daerah dengan status level 1-3. Penerapan sekolah ini menimbulkan pro-kontra karena ada beberapa sekolah yang ternyata malah menjadi klaster penyebaran COVID.