Lahan Sekolah Rakyat Muna Barat Diperluas, Tampung 2 Ribu Siswa

Pemerintah Kabupaten Muna Barat memperluas lahan yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen dari 6 hektare menjadi 10 hektare. Penambahan lahan dilakukan untuk menyesuaikan peningkatan kapasitas sekolah menjadi 2.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengatakan usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Muna Barat akan segera diproses agar dapat mengikuti tender pada Oktober 2026 setelah seluruh persyaratan administrasi rampung.

"Setelah proses administrasinya di Kemensos selesai nanti kita berikan ke Mensos, Mensos tanda tangan. Kita susulkan ke Kemen PU. Rencananya itu di bulan Oktober nanti tender," kata Agus Jabo merujuk keterangan resmi pada Kamis (30/7/2026).

Agus Jabo menjelaskan Kementerian Sosial sebelumnya telah mengusulkan 110 titik pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Seiring adanya penambahan target pembangunan dari Presiden, usulan baru, termasuk dari Kabupaten Muna Barat, akan diajukan setelah proses administrasi selesai.

Menurutnya, apabila tender dapat dimulai pada Oktober, pembangunan ditargetkan sudah berjalan pada tahun ini sehingga sekolah dapat membuka penerimaan siswa baru pada tahun ajaran berikutnya.

"Kalau bisa tender di Oktober, tahun ini dibangun. Tahun depan sudah bisa buka siswa. Karena perekrutan siswa yang tahun ajaran berikutnya dimulai Desember besok. Jadi ini prosesnya cepat sekali," ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat menjadi 2.000 siswa membuat kebutuhan lahan dan bangunan ikut bertambah. Karena itu, perluasan lahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dinilai telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan sekolah berasrama tersebut.

Untuk mempercepat proses pembangunan, Agus Jabo meminta Pemerintah Kabupaten Muna Barat terus berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Sekolah Rakyat. Selanjutnya, Sekber akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan verifikasi lapangan.

Sementara itu, Bupati Muna Barat Ali Basa mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi kebutuhan masyarakat, terutama bagi anak-anak di wilayah kepulauan yang belum dapat mengakses pendidikan secara optimal.

"Kita punya masyarakat dari di kepulauan, sebagian memang jelas sekolah. Sebagian putus sekolah. Yang penting mereka bisa baca, tulis. Kita harapkan ke depan bagaimana mereka punya di sekolah itu life skill," kata Ali Basa.

Ia menjelaskan lahan yang diusulkan berada di Desa Sawerigadi, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Lahan milik pemerintah daerah tersebut berada di kawasan strategis sekitar satu kilometer dari jalan nasional sehingga dinilai memudahkan akses siswa, tenaga pendidik, dan operasional sekolah.

Audiensi turut dihadiri Tenaga Ahli Menteri Sosial Alif Kamal, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rekayasa Sosial Agustinus Budi Prasetyohadi, serta Kepala Biro Umum Kementerian Sosial Yadi Muchtar.