Menuju konten utama

Kritik Tajam Sri Mulyani ke Kemenhub: Soal Investasi Hingga Korupsi

"Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

Kritik Tajam Sri Mulyani ke Kemenhub: Soal Investasi Hingga Korupsi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai penandatanganan nota kesepahaman percepatan pinjaman daerah di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (28/12/2017). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia menyampaikan kritiknya itu saat memberi pengarahan di Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub 2019, pada Kamis (1/2/2018).

Sri Mulyani menilai Kemenhub merupakan kementerian yang paling lamban dalam mengundang investasi swasta. Dia menilai kelambanan itu menunjukkan betapa konservatif pemikiran kementerian tersebut.

Mengapa Kemenhub lamban dalam mengundang investasi swasta? Sri Mulyani juga menjelaskan pendapatnya soal sebab kelambanan itu.

"Saya mengganggap ini karena insentif. Karena pakai APBN paling gampang. Anda enggak pernah repot. Pokoknya lobi kuat Kementerian Keuangan. Lalu, dapat alokasi Bappenas dan jaga di DPR agar tidak dipotong atau bahkan minta DPR tambah anggaran, kemudian tinggal belanja," kata Sri Mulyani seperti dikutip Antara.

Sri Mulyani menjelaskan apabila menggunakan skema non-APBN atau melalui investasi swasta, Kemenhub akan repot mengatur koordinasi dengan Kementerian Keuangan, BUMN dan investor.

"Fungsi koordinasi jadi rumit. Belum kalau kemudian procurement (pengadaan barang dan jasa pemerintah), bisa diatur-atur sendiri. Korupsi. Saya rasa kementerian (Kemenhub) ini sudah cukup populer dengan reputasi itu," kata Sri Mulyani.

Dia menuturkan alokasi APBN untuk suatu kementerian mengindikasikan kemampuan instansi tersebut dalam mengembangkan ide dan inovasi pendanaan. Sri Mulyani mencatat berdasar data 10 tahun terakhir, kinerja pengelolaan anggaran Kemenhub buruk.

Dia mencontohkan Pagu anggaran Kemenhub pada 2010 hanya Rp17,8 triliun, sementara pada 2018 kementerian itu akan mengelola Rp48,2 triliun. Nilai itu meningkat dari Rp43,15 triliun pada 2016 dan Rp45,98 triliun pada 2017. Sri mengeluhkan daya serap anggaran Kemenhub pada 2017 hanya 86,39 persen.

"Kalau dilihat dari penyerapan tiap tahun, tidak pernah Kementerian Perhubungan menyerap lebih dari 90 persen, tidak pernah," kata Sri Mulyani.

Saran Sri Mulyani untuk Perbaikan Kinerja Kemenhub

Sri Mulyani berharap Kemenhub segera memperbaiki kualitas penyusunan anggarannya. Keterbatasan anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk lamban dalam menyelesaikan program pemerintah.

Apalagi, menurut Sri Mulyani, anggaran yang disediakan untuk Kemenhub belum sepenuhnya terserap.

Selain itu, dia juga mendorong penyusunan skema kerja sama dengan swasta yang profesional, bebas korupsi dan kolusi, namun efisien.

"Pemerintah akan fokus menggunakan APBN terutama untuk daerah-daerah yang belum berkembang di mana peranan swasta atau minat swasta masih sangat minim. Sementara di perkotaan yang sudah gemuk potensi ekonominya, APBN hanya akan difungsikan sebagai katalis atau fasilitator," katanya.

Baca juga artikel terkait KEMENHUB

tirto.id - Ekonomi
Sumber: antara
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom