Menuju konten utama

KPU Tak Persoalkan CCTV di Gudang Logistik Pemilu Diakses Polisi

Hasyim Asy'ari mengatakan pemasangan CCTV di kantor KPU adalah hasil kerja sama antara KPU Pusat dengan Polri pada 29 Desember 2022

KPU Tak Persoalkan CCTV di Gudang Logistik Pemilu Diakses Polisi
Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni (kiri) dan Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (9/11/2023). Penandatangan tersebut dilakukan oleh 17 Kabupaten/Kota, KPU dan Bawaslu di Provinsi Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, menjawab pertanyaan Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aiman Witjaksono yang mempertanyakan urgensi pemasangan CCTV KPU dengan sejumlah Polres di Jawa Timur.

Hasyim membenarkan adanya pemasangan CCTV di kantor KPU daerah dan terhubung dengan kantor polisi setempat. Dia membantah bila hal itu adalah bentuk kecurangan yang patut dinilai janggal.

Hasyim menegaskan bahwa itu adalah wajar sebagai bentuk pengamanan jelang Pemilu 2024.

"Dengan demikian hal tersebut adalah wajar dan tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan bukan "fakta janggal"," kata Hasyim dalam keterangan tertulis pada Jumat (10/11/2023).

Dirinya menegaskan bahwa pemasangan CCTV di kantor KPU adalah hasil kerja sama antara KPU Pusat dengan Polri. Kerja sama tersebut sudah tercantum dalam MoU yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

"Justru pemasangan CCTV dan akses CCTV oleh Polisi sepengetahuan Pimpinan KPU Pusat dan Pimpinan Polri, dan hal tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kerja sama antara KPU dan Polri sebagaimana MoU yg telah ditandatangani oleh Ketua KPU dengan Kapolri pada 29 Desember 2022 yang lalu," kata dia.

Hasyim menjelaskan ada sejumlah alasan mengapa CCTV tersebut perlu dipasang dan terkoneksi dengan kantor polisi setempat, yaitu pengamanan proses pemilu dari produksi, distribusi dan penyimpanan logistik.

Kemudian, Hasyim juga menyebut bahwa intervensi polisi dalam bidang pengamanan sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Sehingga Hasyim kembali menegaskan bahwa hal itu adalah wajar.

"Berdasarkan hal tersebut, maka wajar pemasangan CCTV atau akses CCTV oleh polisi di Kantor KPU dan gudang logistik Pemilu," kata dia.

Sebelumnya, surat pemasangan CCTV diterbitkan pada 7 November 2023 oleh Polres Blitar Kota untuk ketua KPU dan Bawaslu setempat. Surat itu ditandatangani oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setiyo.

Politikus muda Aiman Witjaksono mengungkapkan soal isu CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah polres di Jawa Timur dalam akun X. Aiman mengatakan dirinya sempat mendapati ada kejanggalan dari pemasangan CCTV itu.

"Sore ini saya akan berdialog soal netralitas aparat pada Pilpres 2024. Saya mendapati fakta janggal terkait pemasangan CCTV terkoneksi KPU dengan sejumlah polres di Jawa Timur. Ada apa?" cuit Aiman dalam akun X

Baca juga artikel terkait KPU RI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Reja Hidayat