tirto.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan sejumlah daerah sudah tak memiliki anggaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Beberapa daerah memang sudah tidak punya anggaran untuk menggelar pilkada ulang. Nah ini menjadi tantangan kami,” ujar Afifuddin di KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Afifuddin mengatakan KPU sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Afifuddin menyebut biaya untuk melaksanakan PSU di sejumlah daerah ini bisa menggunakan APBN dari Kemendagri.
“InsyaAllah gitu [menggunakan APBN Kemendagri],” jawab Afifuddin saat ditanya para awak media.
“Ya, sementara masih dicek-cek, karena kan misalnya ada daerah yang kabupatennya sudah tidak ada [anggaran], tetapi provinsinya ada dana sisa pilkada. Nah, apakah langsung bisa digunakan atau tidak kan kita tidak tahu mekanismenya,” tuturnya.
Afifuddin mengungkapkan salah satu daerah yang mengalami kesulitan alokasi anggaran untuk melaksanakan PSU adalah Provinsi Papua.
Provinsi Papua yang harus melakukan PSU secara total di keseluruhan tempat pemungutan suara (TPS), disebut Afifuddin menghadapi tantangan alokasi anggaran karena banyaknya kabupaten di provinsi tersebut.
“Kayaknya [Provinsi] Papua induk [yang paling besar kebutuhan anggarannya], karena dia kan 100 persen [pelaksanaan PSU] di provinsi ya. Karena kabupatennya banyak, jadi pasti daerah [yang] paling besar kebutuhan anggarannya adalah Provinsi Papua,” ucap Afifuddin.
Terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan Kemendagri akan melakukan penghitungan lebih dulu untuk memastikan anggaran PSU di 24 daerah.
penghitungan anggaran untuk PSU di tiap daerah harus dilakukan untuk memastikan apakah bisa seluruhnya menggunakan dana APBD atau perlu dibantu APBN.
"Kalau daerahnya siap maka ditanggung oleh APBD Kota/Kabupaten. Tapi kalau Kota/Kabupaten tidak mampu maka akan dibantu provinsi. Nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan," ucap Bima Arya usai rapat pelaksanaan MBG di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Dijelaskan Bima Arya, penentuan penggunaan anggaran itu akan diputuskan dalam waktu satu minggu ke depan.
Menurut dia, anggaran PSU harus seminimal mungkin, namun tetap berjalan efisien. Beberapa aturan dan ketentuan pun akan diberlakukan Kemendagri demi PSU berjalan secara efektif.
"Misalnya sosialisasi koordinasi PSU di hotel, enggak boleh. Kami pastikan anggarannya minimal dan kami pastikan kesiapan itu dalam beberapa hari ke depan," ungkap Bima Arya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
