tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah siap dari sisi teknologi untuk melaksanakan penghitungan suara elektronik dalam Pilkada serentak 2020.
Namun, masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi.
"Kalau secara teknologi kami akan mampu," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam diskusi di Tebet, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Namun, Pramono khawatir adanya ketidakpercayaan publik dengan teknologi tersebut. Menurutnya, masih banyak kekhawatiran soal kehilangan suara dari masyarakat.
"Orang masih belum percaya kalau orang memberikan suara secara elektronik itu akan dihitung dengan pas," ujar Pramono.
Selain itu, ada pula problem dari sisi regulasi. Ia menyebut, pasal 84 ayat 2 telah menyatakan pemungutan suara adalah pemberian tanda pada kertas suara. Artinya tidak ada kemungkinan untuk melakukan e-voting.
Kendati begitu, ada ruang sedikit terbuka di pasal 98 ayat 3 UU Pilkada. Beleid itu menyatakan, penghitungan suara yang dilakukan secara elektronik dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
Lebih lanjut, pasal 111 ayat 1 UU Pilkada mengatakan perhitungan suara pemilihan secara manual dan atau melakukan sistem perhitungan suara secara elektronik diatur dengan peraturan KPU.
"Jadi disitu sudah dibuka ruangnya. Jadi mau perhitungan atau rekapitulasinya menggunakan manual atau elektronik diaturnya melalui peraturan KPU," ujar Pramono.
Sehingga, sambung Pramono, menjadi pekerjaan bersama diantara seluruh elemen masyarakat untuk menyadarkan masyarakat lainnya bahwa penghitungan suara elektronik merupakan bagian dari perkembangan yang harus diterima dan dijalani.
"Bahwa kemajuan teknologi ini harus kita hadapi dan kita adopsi," kata Pramono.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Nur Hidayah Perwitasari
