tirto.id - Kepala Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos membantah telah terjadi kebocoran data di server lembaganya. Bantahan tersebut diberikan setelah adanya informasi di forum online Breached soal data 105 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bocor.
"Sehubungan dengan beredarnya informasi tentang data yang kabarnya diperjualbelikan di publik. KPU sudah melakukan pengecekan terhadap setiap isi dari elemen data di forum underground tersebut, dan menyatakan bahwa data tersebut bukan bersumber dari KPU," kata Betty dalam rilis tertulis pada Kamis (8/9/2022).
Dirinya menjamin bahwa data kependudukan yang saat ini dikelola oleh KPU terjamin secara kerahasiaan. Termasuk perihal data pemilih.
"Data yang dikelola KPU adalah data yang dijaga dari sisi otentitas, keamanan, dan kerahasiaannya. Termasuk dalam hal ini, data pemilih," jelasnya.
Agar tidak terjadi kebocoran data sebagaimana yang telah dituduhkan, pihak KPU akan bekerjasama dengan Polri terutama dengan Tim Siber Polri.
"Sebagai tindak lanjut terkait hal di atas, KPU akan bekerjasama dengan Kepolisian RI khususnya siber polri untuk mengusut pelaku tersebut," terangnya.
Betty menegaskan bahwa pihaknya tidak segan untuk menuntut pihak yang memperjualbelikan data pribadi yang dicuri dari KPU.
"Pengusutan dan penelusuran dilakukan baik dari sisi penjual ataupun orang yang dengan sengaja membuat seolah-olah merupakan data pemilih Pemilu 2019," tegasnya.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa data pemilih yang tersimpan di KPU dicuri dan diperjualbelikan oleh sebuah akun peretas yang mengaku bernama Bjorka.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Bayu Septianto
