Indeks Kebocoran Data Pribadi

Potensi kebocoran data yang bersumber dari server Disdukcapil Kota Bandung sangat kecil kemungkinannya terjadi.

Proses rekrutmen lowongan kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengadaan yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kasus kebocoran data konsumen yang melibatkan oknum mantan pekerja Ninja Xpress dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran data pribadi.

Modus ini banyak dilaporkan, tetapi tindak lanjut penanganannya di lapangan masih belum optimal.

Korban yang disasar adalah masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pengemudi ojek online dan penjaga toko.

Kemkomdigi mendeteksi upaya peretasan terhadap Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) di kementerian yang dipimpin Meutya Hafid.

Jokowi meminta perlunya mitigasi oleh kementerian terkait soal kebocoran data NPWP yang dimunculkan akun Bjorka di media sosial.

Kasus kebocoran data pribadi di Indonesia tetap terjadi meski sudah ada UU PDP. Mengapa selalu berulang?

Bila sudah ada Komisi PDP, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera diterapkan, mulai dari sanksi administrasi maupun sanksi hukum.

Pratama menilai penerapan UU PDP bisa dilakukan meski saat ini masuk masa transisi.

BSSN bersama tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi, dan investigasi terkait ini.

Santoso meminta pemeriksaan atas kebocoran data paspor segera dilakukan.

Penelusuran dan penyelidikan dugaan kebocoran data paspor Indonesia masih akan terus dilakukan secara mendalam.

Imigrasi bersama Kemenkominfo dan BSSN masih menelusuri dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia.

SatuSehat dinilai rentan alami penyalahgunaan data terlebih aplikasi tersebut menyimpan rekam medis pasien yang seharusnya tak boleh diakses pihak ketiga.

Menjelang Pemilu 2024 akan terjadi saling retas antarakun media sosial, bahkan bisa merembet saling retas ke situs dan aplikasi milik pemerintah.

Belum semua masyarakat mengetahui kehadiran UU PDP padahal mereka harus tahu apa saja hak & kewajiban terkait perlindungan data pribadi.

Menkopolhukam Mahduf MD mengatakan satgas tersebut dalam rangka menyongsong pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Data yang dibocorkan adalah NIK, nomor telepon, alamat, nomor KK, dan dosis vaksinasi milik Anies Baswedan.

Kominfo, BSSN, BIN serta Polri masuk dalam tim khusus untuk merespons kebocoran data yang sedang ramai saat ini.