tirto.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso meminta pemerintah bertanggung jawab atas kasus dugaan kebocoran data pribadi 34 juta pemilik paspor Indonesia. Selain menyalahkan pemerintah, Santoso juga meminta pihak swasta penanggung jawab data paspor ikut bertanggung jawab imbas insiden ini.
"Pemerintah harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Termasuk pihak kontraktor pengadaan barang untuk penyimpanan data tersebut," kata Santoso saat dihubungi Tirto pada Kamis (6/7/2023).
Dia meminta pemeriksaan atas kebocoran data paspor segera dilakukan. Karena apabila tidak dilakukan penyelidikan dia menduga kebocoran data ini dilakukan secara sengaja.
"Kenapa data yang sangat rahasia dapat bocor, apakah itu disengaja? Atau dijual kepada pihak asing? Atau standar pengamanan alat tersebut memang tidak memenuhi syarat?," tegasnya.
Apabila bukan karena kesengajaan, Santoso menyebut sistem informatika Ditjen Imigrasi dan Kominfo dalam kondisi lemah. Dia meminta pemerintah untuk memperkuat server sehingga menjadi evaluasi agar tidak mudah diretas pada masa yang akan datang.
"Kebocoran data paspor ini jelas menunjukkan bahwa cyber crime tidak boleh dianggap remeh karena data yang diretas bukan hanya membahayakan kepentingan dan keamanan negara. Tapi juga merugikan masyarakat yang terdaftar dalam paspor," jelasnya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran data 34 juta paspor Indonesia tersebut. Ia mengatakan saat ini tengah menyelidiki kabar tersebut.
"Sedang diselidiki [dugaan kebocoran data paspor]," kata Silmy melalui pesan singkatnya, Kamis (6/7/2023).
Silmy mengatakan saat ini tengah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) guna menelusuri dugaan kebocoran data tersebut.
"Saat ini tim dari direktorat jenderal imigrasi bersama Kominfo dan BSSN sedang menyelidiki informasi tersebut," pungkasnya.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky
