Menuju konten utama

Korea Utara Siap Jadi "Teman" AS, Namun Tetap Jadi Musuh Korsel

Kim Jong Un menyatakan negara siap untuk membuka dialog dan bermitra dengan Amerika Serikat selama tidak bersinggungan dengan kebijakan denuklirisasi.

Korea Utara Siap Jadi
Presiden AS Donald Trump membuat pernyataan sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un setelah pertemuan mereka di resor Capella di Pulau Sentosa Selasa, 12 Juni 2018 di Singapura. AP / Susan Walsh, Pool

tirto.id - Pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong Un, menyebut bahwa Korut siap membuka dialog dengan Amerika Serikat (AS) untuk menormalisasi hubungan kedua negara. Namun, Kim Jong Un menyatakan penolakan Korut untuk menormalisasi hubungan dengan Korea Selatan (Korsel).

Kesiapan untuk jadi "teman" AS itu disampaikan langsung Kim Jong Un dalam kongres Partai Buruh Korea yang berlangsung sejak Kamis (19/2/2026) pekan lalu hingga Rabu (25/2/2026). Melansir kantor berita Korsel, Yonhap, pernyataan Kim tentang hubungan Korut-AS muncul dalam laporan resmi Korut atas hasil kongres.

"Tidak ada alasan mengapa kita tidak dapat berhubungan baik dengan AS," kata Kim.

Kim kemudian mengklarifikasi pernyataannya itu dengan menyebut bahwa hal itu dapat terjadi jika AS menghormati posisi Korut dalam konstitusi negara itu dan "menarik kebijakan permusuhannya terhadap DPRK".

DPRK merupakan singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea. Itu merupakan nama resmi dari negara Korea Utara.

Kim juga menyebut bahwa masa depan hubungan Korut-AS bergantung pada keputusan yang dibuat AS. Ia menekankan Korut akan siap dengan segala konsekuensinya.

"Baik itu hidup berdampingan secara damai atau konfrontasi abadi, kami siap untuk segalanya, dan pilihan itu bukan dibuat oleh kami," katanya.

Banyak pihak mengaitkan pernyataan itu dengan keterangan Kim dalam pertemuan parlemen pada September 2025 lalu, yakni terkait program nuklir.

"Jika AS meninggalkan ... kebijakan denuklirisasi, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak duduk bersama AS," kata Kim kala itu.

Para analis juga mengaitkan pernyataan Kim dalam kongres belakangan ini dengan kemungkinan terjadinya dialog Korut-AS dalam kunjungan Trump ke Cina yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret-2 April mendatang.

Yong Moo-jin, seorang profesor senior Universitas Studi Korea Utara di Seoul, menyebut bahwa pernyataan Kim Jong Un itu dapat ditafsirkan sebagai upaya Korut untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara pemilik senjata nuklir dari AS.

Korut kemungkinan menginginkan agar AS bisa mengakui status Korut itu melalui dialog. Hal itu mungkin terjadi setelah kemajuan Pyongyang dalam program nuklir dan produksi rudal canggih belakangan ini, serta kedekatan mereka dengan Rusia.

"Korea Utara mungkin menolak negosiasi apa pun dengan AS mengenai denuklirisasi, tetapi mereka telah membuka dialog dengan prasyarat bahwa Washington terlebih dahulu meninggalkan kebijakan permusuhannya," kata Yong Moo-jin.

Korut Tetap Menolak Dialog dengan Korsel

Meskipun Kim Jong Un menyiratkan sikap yang melunak ke AS, namun tak demikian dengan sikapnya ke Korsel. Dalam pernyataannya di kongres Partai Buruh, Kim menyebut bahwa Korsel akan tetap jadi musuh utama Korut.

Kim Jong Un menegaskan bahwa permusuhan Korut-Korsel merupakan keputusan terakhir yang telah diambil kedua negara. Ia menyebut bahwa hubungan kedua negara akan selalu didefinisikan sebagai "hubungan antar negara yang paling bermusuhan".

"Korea Utara tetap teguh dan pasti dalam tekad dan kemauannya untuk menganggap Korea Selatan hanya sebagai negara yang sangat bermusuhan dan musuh abadi berdasarkan prinsip ini di masa depan," kata Kim.

Pemimpin tertinggi Korut itu juga menyebut bahwa permusuhan dengan Korsel telah menjadi prinsip partai dan Pemerintah Korea Utara. Pernyataan ini juga jadi deklarasi penolakan atas upaya rekonsiliasi hubungan Korut-Korsel yang diusung Presiden Korsel kini, Lee Jae Myung.

Sebelumnya, presiden yang terpilih dalam pemilu darurat setelah huru-hara pemberlakuan darurat militer itu menjadikan normalisasi hubungan Korut-Korsel sebagai salah satu kebijakan luar negeri pemerintahannya. Olehnya, kebijakan ini disebut sebagai END Policy (Exchange, Normalization, Denuclearization).

Kebijakan itu berisi keputusan untuk mengupayakan normalisasi hubungan terlebih dahulu alih-alih memprioritaskan desakan denuklirisasi Korut dan unifikasi Korea.

Akan tetapi, selama kongres Partai Komunis Korut, Kim Jong Un menyebut kebijakan END itu sebagai tipuan. Ia menegaskan bahwa Korut akan tetap menolak segala pembicaraan dengan Korsel.

"[Korut] tidak memiliki apa pun untuk dibicarakan dengan Korea Selatan dan akan mengecualikannya dari kategori warga negara selamanya," katanya.

Kim juga bersumpah akan melakukan segala tindakan yang diperlukan jika Seoul melakukan "tindakan jahat". Ia memperingatkan Korsel akan kemampuan Pyongyang untuk meluluhlantakkan Korsel jika mau.

"Kemungkinan keruntuhan total Korea Selatan jika tindakan tersebut [konfrontasi] dilanjutkan tidak dapat dikesampingkan," katanya.

Baca juga artikel terkait INTERNASIONAL atau tulisan lainnya dari Rizal Amril Yahya

tirto.id - Flash News
Kontributor: Rizal Amril Yahya
Penulis: Rizal Amril Yahya
Editor: Ilham Choirul Anwar