Kondisi Garuda Terkini: Tawaran Pensiun Dini & Protes Komisaris

tirto.id - Anggota Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Peter F Gontha mengajukan pemberhentian pembayaran gaji mulai Mei 2021. Keputusan itu sudah disetujui para jajaran komisaris sebagai respons keras karena manajemen Garuda Indonesia dianggap tidak kompeten untuk menyelesaikan permasalahan keuangan.

Pengajuan penolakan gaji dilakukan Peter F Gontha tertulis dalam suratnya yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia dengan tembusan Direktur Keuangan Garuda Indonesia pada Rabu (2/6/2021).

Beberapa poin yang dianggap bermasalah yaitu:

1. Tidak adanya penghematan biaya operasional
2. Tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor
3. Tidak adanya evaluasi/ perubahan penerbangan/ rute yang merugi
4. Cash Flow manajemen yang tidak dapat dimengerti
5. Keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa ada koordinasi dan tanpa melibatkan dewan komisaris
6. Saran komisaris yang oleh karennya tidak diperlukan
7. Aktivitas komisaris yang oleh karenannya hanya 5-6 jam/ minggu

"Maka kami mohon demi sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera mulai bulan Mei 2021 yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai rapat pemegang saham mendatang. Di mana diharapkan adanya keputusan yang jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan," jelas dia, Rabu (2/6/2021).

Sebelum kasus ini, pekan lalu Garuda Indonesia menawarkan program pensiun dini bagi para karyawannya, termasuk pilot.

"Penawaran program ini dilakukan sejalan dengan upaya pemulihan kinerja usaha yang tengah dijalankan perusahaan guna menjadikan Garuda Indonesia perusahaan yang lebih sehat serta adaptif menjawab tantangan kinerja usaha di era kenormalan baru," jelas Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Jumat (21/5/2021).

Irfan menjelaskan situasi pandemi yang masih terus berlangsung hingga saat ini, mengharuskan perusahaan melakukan langkah penyesuaian aspek supply and demand ditengah penurunan kinerja operasi, imbas menurunnya penerbangan yang terjadi secara signifikan.

"Perlu kiranya kami sampaikan bahwa program pensiun dipercepat ini ditawarkan secara sukarela terhadap karyawan yang telah memenuhi kriteria," terang dia.

Respons Menteri BUMN Erick Thohir

Terkait ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan jumlah komisaris dikurangi. Jika sebelumnya ada penawaran pensiun dini pada karyawan dan pilot, maka demi meringankan beban perusahaan Erick usul jajaran komisaris dikurangi dari lima menjadi dua.

"Nanti komisarisnya kita kurangi, entah dua, tiga. Jadi ini bagian dari efisiensi. Kami lakukan sesegera mungkin, kasih waktu dua minggu ada RUPS-nya nanti," kata dia kepada wartawan, Rabu (2/6/2021).

Erick mengatakan, ketika perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi dengan menawarkan pensiun dini kepada karyawan, maka langkah efisiensi perlu juga dilakukan di jajaran atas, seperti komisaris.

"Jangan yang tadi misalnya ada pensiun dini, tapi komisarisnya enggak dikurangi. Nah nanti kami akan kurangi, kecilin jumlahnya, itu bagian dari efisiensi, jadi benar-benar mencerminkan [langkah tegas] komisaris dan direksi Garuda," jelas dia.