Masuk tirto.id
tirto.id - Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai konversi penggunaan kompor induksi menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengurangi beban subsidi elpiji (LPG) dibanding mengganti bahan bakar memasak dengan compressed natural gas (CNG) maupun dimethyl ether (DME). Melalui langkah tersebut, pemerintah diperkirakan dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga sekitar Rp200 triliun dalam lima tahun.
Dalam laporan bertajuk Solving Indonesia’s LPG Subsidy Challenge Requires Induction, Not Swapping Fuels, Energy Finance Specialist IEEFA Randi Bachtiar menjelaskan konversi sekitar 42 juta rumah tangga penerima LPG 3 kilogram (kg) ke kompor induksi membutuhkan investasi awal sekitar Rp105 triliun apabila mengacu pada biaya paket kompor induksi PLN sebesar Rp2,5 juta per rumah tangga.
Dengan investasi tersebut, pemerintah diperkirakan dapat menghindari pengeluaran subsidi LPG sekitar Rp46 triliun per tahun. Dengan demikian, investasi awal tersebut diperkirakan dapat kembali dalam waktu sekitar 1,7 tahun.
“Kompor induksi listrik menawarkan pendekatan yang berbeda secara struktural, yakni menggantikan subsidi bahan bakar yang bersifat berulang dengan investasi publik satu kali untuk setiap rumah tangga, dengan syarat tarif listrik untuk memasak dan dukungan langsung kepada rumah tangga didanai secara transparan," tulis Randi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7/2026).
Laporan tersebut menyebut pada skenario biaya investasi menengah (mid-capex), konversi ke kompor induksi berpotensi menghasilkan penghematan APBN secara kumulatif sekitar Rp200 triliun dalam lima tahun. Bahkan pada skenario biaya investasi tinggi, penghematan APBN secara kumulatif masih diperkirakan mencapai sekitar Rp69 triliun dalam periode yang sama.
Selain mendorong penggunaan kompor induksi, IEEFA juga mengusulkan agar pemerintah mengubah skema subsidi LPG 3 kg dari berbasis komoditas menjadi berbasis rumah tangga. Menurut laporan tersebut, penyaluran subsidi langsung kepada rumah tangga yang berhak akan mengurangi kebocoran subsidi sekaligus mendukung transisi menuju penggunaan kompor induksi.
“Subsidi harus dialihkan dari tabung LPG kepada rumah tangga yang berhak. Pemisahan subsidi dari tabung LPG akan mengurangi kebocoran dengan mencegah rumah tangga dan pelaku usaha yang tidak berhak memperoleh manfaat dari subsidi,” demikian tulis Randi dalam laporannya.
IEEFA menilai perubahan skema subsidi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dimiliki pemerintah, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), rekening yang terhubung dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), hingga data pembelian LPG melalui MyPertamina.
Selain mengalihkan subsidi kepada rumah tangga penerima manfaat, IEEFA juga merekomendasikan pemerintah menetapkan tarif listrik khusus untuk memasak serta memberikan kompor induksi beserta peningkatan instalasi listrik sebagai investasi satu kali bagi rumah tangga sasaran.
Penulis: Nanda Surya
Editor: Hendra Friana
