Masuk tirto.id
tirto.id - BPJS Kesehatan terus berupaya mengoptimalkan kualitas layanan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tranformasi layanan pun dijalankan dengan didukung sejumlah langkah kolaborasi dan inovasi sehingga berhasil membawa dampak positif pada peningkatan kepuasan peserta JKN.
"Transformasi dilakukan sebagai wujud kehadiran negara melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat biaya kesehatan. Dengan semangat gotong royong, program JKN kini menjamin layanan kesehatan yang lebih mudah diakses, cepat, setara, dan efektif," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Dia menyampaikan hal ini ketika berbicara dalam dalam Public Expose Jurnal JKN "Seminar Nasional: Mewujudkan Layanan Kesehatan yang Setara, Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Dukungan Multisektor" pada Kamis (17/7/2025).
Ghufron menambahkan, berbagai capaian positif dalam penyelenggaraan JKN tidak terlepas dari sinergi lintassektor yang terus diperkokoh seiring dengan peningkatan kualitas layanan.
Fakta itu, kata dia, menegaskan pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan kesehatan bermutu dan berkelanjutan yang bisa menjangkau seluruh warga Indonesia.
Ghufron memaparkan, salah satu capaian signifikan dari hasil transformasi layanan di BPJS Kesehatan adalah jumlah peserta JKN yang telah mencapai 280 juta warga atau 98,32% penduduk Indonesia per 11 Juli 2025.
Perkembangan jumlah peserta ini seiring dengan penambahan mitra fasilitas kesehatan dan berbagai inovasi digital. BPJS Kesehatan kini sudah menyediakan berbagai fitur di Aplikasi Mobile JKN yang membantu peserta mengakses layanan secara daring. Para peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital lainnya melalui nomor WhatsApp (PANDAWA), laman resmi BPJS kesehatan, hingga Anjungan Mandiri (AMAN JKN).
"BPJS Kesehatan juga menghadirkan layanan BPJS Keliling dan menggandeng rumah sakit apung dengan mengirim tenaga kesehatan, hingga bekerja sama dengan fasilitas kesehatan dengan kriteria tertentu untuk menjangkau peserta di Daerah yang Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS)," ujar Ghufron menambahkan.
Big Data dan Jurnal JKN
Pemanfaatan big data turut menyokong upaya BPJS Kesehatan dalam mentransformasikan layanannya. Pengelolaan big data bertujuan untuk memperkuat penelitian yang mendukung keberlanjutan program JKN.
Melalui kehadiran Jurnal JKN, berbagai masalah diharapkan dapat terdeteksi lebih dini disertai rumusan solusi yang inovatif dan rekomendasi kebijakan yang efektif memperbaiki kualitas layanan untuk masyarakat.
Berbicara dalam forum yang sama, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal, menerangkan bahwa Jurnal JKN terbit dua kali setahun dan telah mencapai Volume V pada edisi terbaru.
"Selama perjalanannya, jurnal ini telah mempublikasikan berbagai artikel yang mencakup isu-isu strategis seperti perekrutan peserta, pelayanan, administrasi kepesertaan, manfaat JKN, mutu layanan kesehatan, metode pembayaran, pencegahan fraud, hingga pengumpulan iuran dan keterlibatan pemangku kepentingan," kata Afdal.
Dia menuturkan, sejak peluncurannya pada tahun 2021 lalu, Jurnal JKN sudah mengalami pengembangan untuk peningkatan kualitas. Hasilnya, jurnal tersebut berhasil memperoleh akreditasi Science and Technology Index (SINTA) 4. Akreditasi ini membuktikan penerbitan Jurnal JKN telah melalui tahapan evaluasi dan memenuhi standar sehingga diakui sebagai publikasi ilmiah yang berkualitas.
Tidak hanya SINTA 4, Jurnal JKN juga telah terakreditasi dan terindeks di berbagai platform seperti Directory of Open Access Journals (DOAJ) dan Dimensions.
Afdal berharap Jurnal JKN menginspirasi lebih banyak riset untuk mendukung keberlanjutan Program JKN sebagai salah satu pilar jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia. Saat ini Jurnal JKN bisa diakses secara daring via laman jurnal-jkn.bpjs-kesehatan.go.id.
Dukungan Kemenkes dan Kemenkeu
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah menjalankan transformasi di banyak bidang guna mendukung penyelenggaraan program JKN. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono, mencontohkan Kemenkes selama ini berupaya memperkuat layanan primer melalui pemeriksaan kesehatan gratis hingga peningkatan kompetensi layanan rujukan di semua level rumah sakit (RS).
"Pada sisi layanan rujukan, kami meluncurkan program pengampuan jejaring rujukan untuk meningkatkan kompetensi layanan penyakit prioritas di rumah sakit sesuai stratanya. Program ini mencakup empat bidang layanan utama, yaitu jantung dan stroke, kanker, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak, dengan pembagian kompetensi pada RS Madya, RS Utama, dan RS Paripurna," kata Dante dalam forum Public Expose Jurnal JKN.
Selain itu, lanjut Dante, Kemenkes juga melaksanakan transformasi di sektor pembiayaan kesehatan. Dirancang untuk memastikan pembiayaan yang cukup, adil, efektif, dan efisien, transformasi tersebut melibatkan empat strategi.
Pertama, Health Technology Assessment (HTA) untuk menjamin kualitas dan biaya berbasis bukti di pelayanan kesehatan. Kedua, konsolidasi pembiayaan kesehatan dengan menyinergikan sumber pembiayaan pusat, daerah, program JKN, dan swasta demi mencapai tujuan kesehatan. Ketiga, mempercepat National Health Account (NHA) agar data bisa dimanfaatkan untuk perencanaan dan intervensi pembiayaan secara lebih tepat waktu.
"Terakhir [keempat] annual review tarif layanan rumah sakit dan puskesmas dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga kualitas layanan kepada peserta," tambah Dante.
Adapun Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan RI, Didik Kusnaini, menegaskan komitmen instansinya dalam mendukung penyelenggaraan program JKN. Dukungan itu direalisasikan melalui pembiayaan yang kuat, kebijakan yang tepat, dan kolaborasi lintas-sektor.
Didik menilai program JKN membawa efek positif pada indikator kesehatan nasional. Karena itu, pemerintah terus memperkuat ekosistem pendanaan kesehatan melalui pembangunan fasilitas, insentif tenaga medis, hingga pengendalian penyakit prioritas.
Namun, dia mengingatkan pentingnya terus meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh demi menjaga keberlanjutan program JKN. Sebagai contoh, perbaikan bisa dilakukan dengan penyempurnaan skema iuran, penguatan fasilitas dan SDM kesehatan, perbaikan tata kelola lembaga, hingga pengaturan cost-sharing untuk mendorong pemanfaatan layanan primer dan menekan biaya langsung masyarakat.
"Kami menganggap bahwa perlu adanya perbaikan untuk menjaga kualitas dalam Program JKN. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan terus mendukung perbaikan di sisi permintaan dan penyediaan layanan agar Program JKN tetap optimal dan menjadi pilar penting perlindungan kesehatan nasional," kata Didik.
Forum Public Expose Jurnal JKN mencerminkan upaya kolaborasi yang terus digalang untuk mendukung program JKN karena banyak pejabat lintas-sektor hadir di acara ini.
Selain nama-nama di atas, tercatat hadir pula Anggota DJSN, Mahesa Paranadipa Maykel, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, Guru Besar FKM UI, Budi Hidayat, Koordinator Sumber Daya Kesehatan/Perencana Ahli Muda Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bapennas, Muhammad Zaki Firdaus, hingga Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
