Ketika Rekomendasi TGIPF Kanjuruhan Tak Bertaji & Diabaikan PSSI

tirto.id - Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah mengeluarkan 12 rekomendasi perihal Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, yang menewaskan 135 jiwa. Sayangnya, rekomendasi dari TGIPF diabaikan Persatu Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan tidak disampaikan ke Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA.

Salah satu rekomendasi TGIPF adalah meminta ketua umum PSSI dan jajaran komite eksekutif PSSI untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam insiden Kanjuruhan tersebut.

Demi menjaga keberlangsungan kepengurusan dan menyelamatkan persepakbolaan nasional, TGIPF juga meminta PSSI untuk mempercepat Kongres Luar Biasa (KLB). Tujuannya untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.

Selain itu, TGIPF juga meminta adanya perubahan peraturan PSSI dalam menjalankan kompetisi dan yang tak kalah penting adalah pembuatan aturan pengamanan antara PSSI dan Polri sesuai dengan standar FIFA.

Alih-alih menjalankan rekomendasi TGIPF tersebut, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan alias Iwan Bule tidak akan mundur dari jabatannya. Juru Bicara Iwan Bule, Ahmad Riyadh mengatakan, kalau yang menyuruh mundur pemilik suara di PSSI atau voter, maka memenuhi syarat sesuai dengan statuta yang dijalankan. Sampai hari ini voter tidak ada yang mengusulkan mundur.

TGIPF pun memberikan 12 rekomendasi tersebut kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober 2022. Namun, saat Jokowi bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino pada 18 Oktober, temuan TGIPF tersebut tidak dilaporkan ke FIFA.

Jokowi berdalih hasil temuan TGIPF adalah konsumsi internal. “Ndak, ndak, itu urusan internal kita, urusan pemerintah dengan FIFA tidak sampai ke sana,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat usai mengantar kepulangan Presiden FIFA, Gianni Infantino, Selasa (18/10/2022).

Rekomendasi TGIPF Dinilai Tak Bertaji

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidianti menilai, 12 rekomendasi TGIPF Kanjuruhan tersebut tak bertaji. “Hari ini kita melihat kenyataannya dan faktanya bahwa temuan dan rekomendasi TGIPF memang tak ada taji,” kata Fatia kepada Tirto, Senin (24/10/2022).

Menurutnya, rekomendasi itu hanya sebagai formalitas saja melakukan penelusuran. Ia menilai, temuan tersebut tidak akan berarti apa-apa bila Presiden Jokowi tidak mengendorse hasil rekomendasi itu. Apalagi saat bertemu presiden FIFA, Jokowi justru membahas masalah lain yang hanya berorientasi profit.

Fatia menyebut, dengan tidak dihiraukannya rekomendasi TGIPF tersebut, seakan-akan kasus Tragedi Kanjuruhan sudah selesai begitu saja tanpa menghiraukan tanggung jawab beberapa instansi yang semestinya jadi pukulan dan momentum untuk reformasi Polri.

“Kenyataannya pula, bahwa memang rezim ini akan terus melanggengkan impunitas,” kata Fatia.

Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mendorong agar rekomendasi TGIPF ini segera dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.

“Karena ini sejatinya suara korban, jenazah-jenazah yang meninggal, suara korban yang terluka berat yang ditampung dan diserap serta ditampung oleh TGIPF,” kata Isnur kepada reporter Tirto.

Isnur menyatakan, rekomendasi TGIPF juga sejalan dengan temuan-temuan dari Komnas Ham dan juga koalisi masyarakat sipil. “Jika rekomendasi TGIPF ini tidak dilakukan, sama saja mengabaikan rekomendasi Komnas HAM dan masyarakat sipil,” kata Isnur.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Suporter Indonesia (FKSI), Richard Achmad Supriyanto. Ia menilai rekomendasi TGIPF memang tidak bertaji lantaran isinya begitu normatif.

“Menurut saya [rekomendasi TGIPF] nggak kuat. Kalau bunyinya to the poin, pasti bertaji. Kalau normatif, ya kaya gini, PSSI hingga polisi pasti menilai 'ini normatif saja'," kata Richard kepada Tirto, Senin (24/10/2022).

Seharusnya, kata dia, agar rekomendasi bertaji, setelah menerimanya, Presiden Jokowi menyelenggarakan konferensi pers didampingi oleh TGIPF untuk membacakan isinya kepada publik.

“Saya pikir kenapa [Jokowi] nggak mau gitu, mungkin mau lihat apakah PSSI mau nggak jalanin rekomendasi, kalau nggak saya perintah," ucapnya.

Richard menyatakan, jika rekomendasi TGIPF tidak secepatnya dilaksanakan, maka akan banyak gerakan suporter bola yang turun ke jalan. Seperti Aremania, suporter Arema FC yang sudah sering turun ke jalan untuk mendorong pemerintah mengusut tuntas Tragedi Kanjuruhan.

Tak hanya TGIPF, instansi lainnya juga tampak saling lempar tanggung jawab dan terkesan cuci tangan. Seperti PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang saling lempar tanggung jawab dengan Stasiun TV Indosiar soal waktu penayangan pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022).

Padahal kepolisian sudah meminta agar pertandingan tersebut digelar sore hari agar memudahkan pengamanan, mengingat Arema FC dan Persebaya Surabaya merupakan derby Jawa Timur yang memiliki potensi kericuhan.

Selain itu, Ketua Umum PSSI, Iwan Bule juga sempat 'cuci tangan' jika tragedi Kanjuruhan bukanlah tanggung jawab pihaknya, melainkan panitia pelaksana Arema.

Kemudian, polisi yang mengklaim tidak menembakan gas air mata ke arah tribun. Bahkan, polisi sempat mengatakan jika gas air mata tidak mematikan dan bukan penyebab kematian 135 penonton.

Respons TGIPF soal Rekomendasinya yang Dinilai Tak Bertaji

Salah satu anggota TGIPF Tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali membantah, bila rekomendasi TGIPF tak bertaji.

“Siapa bilang rekomendasi TGIPF nggak bertaji? Rekomendasi dijalanin sama pihak-pihak lain, bukan cuma PSSI saja, Kemenkes, Kemensos, PUPR, polisi sudah menjalankan. Cuma PSSI saja yang nggak menjalankan. Berarti, kan, PSSI tidak bermoral,” kata Akmal kepada Tirto, Senin (24/10/2022).

Seharusnya, kata dia, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali sebagai kepanjangan pemerintah harus berani memerintahkan agar Ketua Umum PSSI beserta Exco untuk mengundurkan diri.

“Menpora juga, kan, wakil ketua TGIPF, harusnya bisa memerintahkan itu. Artinya kalau kaya gini, Kemenpora-nya nggak bertaji," kata dia.

Lebih lanjut, Akmal mengatakan alasan Presiden Jokowi tidak memberikan rekomendasi TGIPF ke FIFA lantaran itu merupakan hal yang bersifat internal. Namun, Jokowi telah memberikan intisari yang menjadi kepentingan bangsa.

“Pak Jokowi tidak mau memasukkan hasil temuan saat ketemu FIFA karena TGIPF bekerja untuk negara, bukan FIFA,” kata Akmal menegaskan.