Kenapa Prancis Embargo Senjata ke Israel & Respons Netanyahu?

tirto.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan untuk menjatuhkan embargo senjata pada Israel. Keputusan Macron mendapat beragam respons, termasuk dari Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu

Keputusan Prancis untuk melakukan embargo kepada Israel disampaikan Macron lewat siaran radio yang direkam pada 1 Oktober 2024 dan disiarkan 5 Oktober 2024.

Ia mengatakan bahwa keputusan embargo ini menjadi langkah prioritas dalam menemukan solusi politik. Ia berharap agar senjata dari Prancis tidak lagi dipakai untuk menyerang Gaza.

"Saya pikir hari ini, prioritasnya adalah kita kembali ke solusi politik, yaitu kita berhenti mengirim senjata untuk berperang di Gaza," kata Macron dalam wawancara radio Prancis Etcetera di France Inter, seperti yang dikutip dari Al Jazeera.

Prancis memang bukan pemasok utama persenjataan yang digunakan oleh Israel. Meski demikian, Prancis adalah "pemain kunci" di wilayah Uni Eropa dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Seruan dari Kota Mode tersebut tetap memiliki pengaruh signifikan dalam upaya internasional untuk mencapai solusi politik untuk konflik Gaza, embargo senjata juga telah dilakukan Inggris pada September 2024.

Inggris menangguhkan ekspor beberapa jenis senjata dengan alasan "risiko yang jelas". Senjata ini berpotensi dipakai untuk melakukan pelanggaran serius pada hukum humaniter internasional.

Penyebab Prancis Embargo Senjata Israel

Presiden Prancis menetapkan embargo senjata pada Israel untuk mencegah eskalasi perang di Timur Tengah, yang melibatkan Israel. Selama satu tahun terakhir Israel memang terlibat perang setidaknya di empat negara Timur Tengah, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah, dan Iran.

Terlebih, Israel menggunakan sumber daya dan persenjataannya untuk melakukan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina dan menewaskan lebih dari 40.000 jiwa. Macron memandang perang regional yang terjadi belakangan ini bisa membuat kebencian dan dendam.

Perang dengan Israel belakangan meluas hingga Lebanon, di mana wilayah Beirut menjadi target serangan Israel setidaknya selama satu bulan terakhir. Macron menilai rakyat Lebanon tidak boleh dikorbankan. Negara tersebut tidak boleh menjadi "Gaza baru".

Upaya embargo Prancis juga menjadi respons dari kegagalan proses diplomatik negara tersebut untuk mengupayakan gencatan senjata di Gaza.

"Saya kira kami tidak didengarkan," ungkap Macron, dikutip Potilico.

Ketiadaan gencatan senjata adalah bentuk kesalahan dan justru berdampak pada keamanan Israel di masa mendatang. Tawaran gencatan senjata untuk Lebanon sebenarnya mendapatkan dukungan dari Iran.

Sayangnya, Iran memberikan syarat yang "tidak mungkin" dengan meminta Israel menghentikan agresinya ke Gaza.

Respons Israel terhadap Embargo Senjata Prancis

PM Israel, Benjamin Netanyahu, memberikan reaksi keras atas pernyataan Marcon soal embargo senjata. Ia mengatakan bahwa semua negara mesti berpihak pada Israel karena mendapatkan serangan dari Iran.

"Saat Israel memerangi kekuatan barbarisme yang dipimpin Iran, semua negara beradab seharusnya berdiri teguh di pihak Israel. Namun, Presiden Macron dan pemimpin Barat lainnya kini menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Mereka sungguh memalukan," kata Netanyahu dalam pernyataan pada Sabtu (5/10/12024), dikutip Barrons.

Netanyahu berusaha melegitimasi ucapannya dengan berkilah bahwa upaya Israel untuk melawan front yang selama ini menjadi musuh bebuyutannya, telah mendapatkan dukungan Iran.

Pihak Iran tidak melakukan embargo senjata pada Hizbullah, Houthi, Hamas, dan front lainnya. Mereka adalah "poros perlawanan" terhadap Israel.

"Poros teror ini bersatu. Namun, negara-negara yang seharusnya menentang poros teror ini menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Sungguh memalukan!" katanya.

Di sisi lain, Palestina menyambut baik seruan Macron yang akan melakukan embargo senjata Israel. Kementerian Luar Negeri Palestina memuji tindakan tersebut sebagai upaya menghasilkan solusi.

“Seruan Macron sejalan dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional serta mendukung solusi dua negara dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dikutip Anadolu Agency.