Masuk tirto.id
tirto.id - Angka kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat turun menjadi 0,78 persen atau setara sekitar 2,2 juta jiwa pada September 2025. Meski menunjukkan tren positif, pemerintah masih berpacu dengan waktu untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut penurunan tersebut sebagai capaian signifikan hasil intervensi lintas kementerian dan lembaga. Ia menyatakan sekitar 1,36 juta penduduk telah berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrem atau “naik kelas”.
“Kemiskinan ekstrem turun dari 1,28 persen menjadi 0,78 persen, di mana 0,48 persen penduduk miskin telah naik kelas,” ujar Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Pemerintah menilai capaian ini tidak lepas dari kombinasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan secara paralel.
Di sektor perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran, dengan 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program. Sementara itu, lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya serta sekitar dua juta pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan baru.
Program lain yang turut berkontribusi antara lain penempatan 111 ribu pekerja migran, pendampingan 28 ribu keluarga melalui reforma agraria, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim adanya peningkatan akses layanan dasar. Sebanyak 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki akses pendidikan menengah. Di sektor perumahan, sebanyak 10.171 unit rumah telah dibangun atau direnovasi melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum berjalan optimal dan belum terintegrasi sepenuhnya. Muhaimin menyatakan seluruh program lintas kementerian akan “dirajut ulang” untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Semua laporan kementerian akan segera dirajut ulang agar terjadi percepatan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan memfokuskan upaya pada sinkronisasi program, kolaborasi lintas sektor, serta penajaman lokasi intervensi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program-program yang belum efektif dapat segera diperbaiki dalam waktu dekat.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp503,2 triliun melalui APBN yang diperkuat Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Menurut Muhaimin, arah kebijakan anggaran saat ini difokuskan pada dampak langsung kepada masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Politik anggaran saat ini diarahkan agar lebih banyak langsung dirasakan masyarakat, berdampak pada peningkatan pendapatan, dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah saat ini memprioritaskan penuntasan kemiskinan ekstrem sebelum beralih ke penanganan kelompok rentan miskin. Namun, dengan masih tersisa sekitar 2,2 juta penduduk dalam kategori tersebut, upaya percepatan dinilai menjadi kunci untuk mencapai target nol persen pada 2026.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026,” kata Muhaimin.
===========
Dini Puspita Ramadhani berkontribusi terhadap penulisan artikel ini.
Penulis: Intern tirto
Editor: Andrian Pratama Taher
