Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan kerja-kerja Kementerian Sosial (Kemensos) kini terfokus pada penguatan program-program pemberdayaan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dia menjelaskan, Kemensos mengubah paradigma pengentasan kemiskinan dari semula bertumpu pada penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi pemberdayaan. Dengan pendekatan ini, keluarga penerima manfaat (KPM) bansos diharapkan dapat naik kelas atau mengalami graduasi secara mandiri.
"Tahun ini, kita benar-benar memperkuat pemberdayaan. Pemberdayaan ini yang kita perkuat dan untuk itu kami mohon arahan, apakah kami bisa menambah anggaran atau istilahnya mengalihkan dari anggaran yang sudah ada, atau juga nanti ada kombinasi-kombinasi lain," kata Gus Ipul.
Pernyataan Gus Ipul disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri Realokasi Anggaran Bansos di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).
Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, serta Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Adapun Gus Ipul hadir dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, serta Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo.
Tiga Mandat Presiden kepada Kemensos
Dalam rapat yang sama, Gus Ipul menerangkan bahwa perubahan paradigma pengentasan kemiskinan bertumpu pada tiga transformasi yang dimandatkan Presiden Prabowo Subianto kepada Kemensos.
Pertama adalah transformasi data dalam penyaluran bansos. Penggunaan data yang akurat, lanjut Gus Ipul, sangat penting untuk menjamin distribusi bansos tepat sasaran.
Agar data akurat, pemutakhiran dilakukan secara rutin untuk memperbarui DTSEN yang menjadi acuan penyaluran bansos. "Insya Allah dengan pemutakhiran yang berkelanjutan, sinergi, data kita akan makin akurat," jelasnya.
Kemudian, transformasi kedua yakni pemberdayaan melalui program Sekolah Rakyat. Gus Ipul mengatakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya berlangsung melalui peningkatan keterampilan dan penguatan aset warga, tetapi juga penyediaan akses pendidikan gratis yang berkualitas bagi keluarga kurang mampu.
"Dan yang terakhir adalah bagaimana di lapangan. Transformasi ketiga adalah praktiknya bansos itu tepat sasaran dan berdampak. Ini yang dititipkan kepada kami oleh Bapak Presiden. Oleh karena itu, semua sumber daya yang kami miliki, kami arahkan ke sana," kata Gus Ipul.
Ia pun memastikan Kemensos bakal terus berkoordinasi dengan Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, serta BPS untuk menindaklanjuti penguatan program pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan.
Dukungan Kemenkeu dan Bappenas
Menanggapi penjelasan Mensos Gus Ipul, Wamenkeu Suahasil Nazara mendukung langkah Kemensos memperkuat program pemberdayaan warga.
Ia menilai pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada penyaluran bansos. Agar bisa lebih produktif, masyarakat memerlukan program-program pemberdayaan.
Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, menurut dia, bagian dari productivity based poverty alleviation atau pengentasan kemiskinan berbasis produktivitas.
"Karena poverty alleviation [pengentasan kemiskinan] enggak bisa dengan charity [bansos], enggak bisa dikasih duit terus. Dia harus berbasiskan productivity [produktivitas]. Kemampuan menciptakan pendapatan. Kemampuan menciptakan income. Kemampuan melakukan pekerjaan. Jadi berdaya," ujar Suahasil.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan respons positif yang sama. Dia menggarisbawahi pentingnya akurasi data untuk memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat. Dengan data yang akurat, ia optimistis tidak ada warga yang tertinggal dalam program pengentasan kemiskinan.
"Untuk itulah, kami di Kementerian Bappenas akan selalu mendukung Kementerian Sosial. Karena Kementerian Sosial adalah kementerian yang ada di ujung tombak untuk mengatasi persoalan-persoalan dasar bangsa kita," kata Rachmat.
"Ini adalah langkah awal kita untuk selalu melakukan perbaikan, perbaikan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, termasuk strategi penebalan pemberdayaan ekonomi. Dan pemberdayaan berkaitan dengan penebalan pertama-tama harus dengan data yang benar," tambahnya.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
