tirto.id - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) untuk memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS). Penanganan dilakukan melalui pendidikan kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dengan Ketua Umum SP2MI, Amirudin, di Kantor Kemensos, Jakarta pada Kamis (13/8/2026).
“Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali,” kata.
Menurut Gus Ipul, kolaborasi tersebut ditujukan untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak dan remaja dari keluarga kurang mampu. Mereka yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal akan mendapatkan layanan pendidikan kesetaraan melalui PKBM.
Dalam skema awal kerja sama, Kemensos akan menyediakan tempat belajar dengan memanfaatkan gedung Sekolah Rakyat rintisan di sejumlah Sentra Kemensos. Gedung tersebut kini tidak digunakan setelah siswa pindah ke Sekolah Rakyat permanen.
Sementara itu, SP2MI akan menyiapkan tenaga pengajar untuk mendidik penerima manfaat. Organisasi tersebut memiliki anggota dari berbagai daerah dan selama ini bergerak dalam pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
“(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan program tersebut juga dapat disinergikan dengan Sekolah Rakyat. Anak atau remaja yang sebelumnya putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan formal dapat mengikuti penyetaraan di PKBM. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan pendidikan formal sesuai jenjangnya di Sekolah Rakyat.
“Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM,” jelasnya.
Menurut dia, penyetaraan tersebut diperlukan agar masyarakat yang selama ini berada di luar sistem pendidikan dapat kembali memperoleh akses terhadap pendidikan. Langkah tersebut juga diharapkan membuka peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
“Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja,” kata Gus Ipul.
Kerja sama Kemensos dan SP2MI merupakan tindak lanjut dari Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026. Kegiatan tersebut digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, pada 25 Juni 2026.
Ketua Umum SP2MI Amirudin mengatakan pihaknya akan menyiapkan tenaga pengajar yang nantinya ditempatkan di Sentra Kemensos. Mereka juga akan mendapatkan pelatihan sebelum menjalankan tugas.
“Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan,” kata Amirudin.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
Masuk tirto.id































