tirto.id - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan mitigasi bencana menjadi salah satu program prioritas pada 2023. Hal itu guna meminimalkan dampak risiko bencana.
"Mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah maupun kering jadi prioritas 2023," kata Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo dikutip dari Antara, Selasa (31/1/2023).
Andre menjelaskan bencana hidrometeorologi basah meliputi banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung. Sementara bencana hidrometeorologi kering meliputi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dia menambahkan pemerintah terus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.
"Terutama pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki risiko tinggi terhadap bencana-bencana tersebut, untuk melakukan langkah-langkah mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan risiko bencananya," katanya.
Salah satu contoh program mitigasi yang dimaksud adalah pemasangan alat deteksi dini bencana di sejumlah lokasi yang rawan bencana alam.
"Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyiagakan personel dan berbagai peralatan penunjang. Yang tidak kalah penting adalah menggencarkan pembentukan desa tangguh bencana sebagai salah satu upaya mitigasi bencana berbasis komunitas," kata Andre.
Kemenko PMK juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program mitigasi bencana guna meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
"Penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan langkah-langkah mitigasi bencana juga perlu terus dioptimalkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat," ujar Andre.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan pemerintah tetap menjadikan upaya pengendalian bencana hidrometeorologi basah sebagai prioritas. Hal itu karena pada musim kemarau tetap ada kemungkinan terjadinya hujan yang berpotensi mengakibatkan banjir.
Dia menambahkan BNPB mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau guna mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi kering, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sebab, kata Muhari, pada tahun 2023 terdapat potensi terjadinya kondisi cuaca panas yang bisa berdampak pada kejadian bencana kekeringan dan karhutla.
Editor: Gilang Ramadhan
