Menuju konten utama
Pandemi COVID-19

Kemenkeu Prediksi Bujet Kesehatan APBN 2021 Naik Jadi Rp254 Triliun

Kemenkeu memperkirakan total anggaran kesehatan dalam APBN 2021 masih akan terus merangkak naik hingga mencapai Rp254 triliun.

Kemenkeu Prediksi Bujet Kesehatan APBN 2021 Naik Jadi Rp254 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan total anggaran kesehatan dalam APBN 2021 masih akan terus merangkak naik hingga mencapai Rp254 triliun. Jika terealisasi sesuai prediksi pemerintah, maka bujet kesehatan di APBN 2021 akan naik drastis dari posisi awal yang mencapai Rp169,7 triliun.

“Kami sampaikan di 2021 pemerintah menambah kebutuhan anggaran signifikan dari Rp169 triliun, kemungkinan akan mencapai Rp254 triliun, perhitungan kami di awal 2021,” ucap Askolani dalam konferensi pers virtual Penjelasan Insentif Tenaga Kesehatan, Kamis (4/2/2021).

Jumlah anggaran kesehatan di APBN 2021 awalnya ditetapkan senilai Rp169,7 triliun. Turun 20,1 persen dari anggaran kesehatan APBN 2020 versi Perpres 72/2020 yang berada di kisaran Rp212,5 triliun. Jika perkiraan Askolani terealisasi, maka anggaran kesehatan 2021 ini akan lebih tinggi dari posisi 2020.

Askolani menjelaskan banyaknya tambahan anggaran di 2021 berkaitan dengan antisipasi perkembangan COVID-19 saat ini. Ia bilang pemerintah tengah memperhitungkan ulang mengenai kebutuhan anggaran penanganan pasien, peralatan, insentif nakes, sampai komponen terbaru yaitu vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis.

“Kami yakin bahwa kami melihat komprehensif tidak hanya jangka pendek tapi menengah. Kemenkeu dan Kemenkes masih melakukan perhitungan untuk detail belanja ini sehingga penanganan COVID-19 dapat dilakukan sampai 2021,” ucap Askolani.

Untuk merespons kebutuhan tambahan anggaran itu, pemerintah tengah melakukan realokasi anggaran dari 86 Kementerian/Lembaga (KL) lainnya. Askolani menambahkan realokasi tidak hanya terbatas pada anggaran pemerintah pusat, tetapi juga transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

“Ini kebutuhan pokok dan komplit yang harus didanai pemerintah. Tentu dengan melakukan kolaborasi dengan pemda,” ucap Askolani.

Baca juga artikel terkait VIRUS CORONA atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz