Menuju konten utama

Kemenkes Janji Optimalkan Akses Farmasi untuk Masyarakat

Saat ini banyak fasilitas kesehatan yang tidak memperoleh stok obat dan vaksin JKN akibat kelangkaan produk. Untuk itu, Kemeterian Kesehatan mengupayakan pengadaan obat melalui perbekalan farmasi terencana.

Kemenkes Janji Optimalkan Akses Farmasi untuk Masyarakat
Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek. Antara Foto/Vitalis Yogi Trisna.

tirto.id - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan pihaknya akan mengoptimalkan keterbukaan terhadap masyarakat untuk mengakses kefarmasian. Langkah ini diambil guna menghadapi kelangkaan obat dan vaksin yang biasa dipakai untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Saat ini banyak fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang menggunakan obat JKN tapi tidak kebagian stok akibat kelangkaan produk,” kata Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan di Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Untuk itu, kata dia, Kemenkes berupaya mencari jalan keluar terkait kendala pengadaan obat lewat perbekalan farmasi terencana. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi perbekalan farmasi secara elektronik.

Perbekalan farmasi sendiri merujuk pada sistem pengadaan farmasi di suatu fasilitas kesehatan mulai dari perencanaan sampai evaluasi pengadaan obat.

Pengelolaan perbekalan farmasi ini harus dikelola secara efektif karena merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang mencapai 40-50 persen.

“Saat ini Kemenkes membangun manajemen logistik alat kesehatan, obat dan vaksin yang lebih tertata guna memenuhi kebutuhan farmasi secara tepat waktu baik dalam jumlah dan kualitas,” ujar Bayu.

Logistik obat, Bayu melanjutkan, juga diarahkan kepada sistem elektronik yaitu e-logistik. Sistem ini digunakan dalam manajemen pengelolaan dan pemantauan ketersediaan obat di instalasi farmasi.

Sistem e-logistik adalah aplikasi pengelolaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di instalasi farmasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sistem tersebut mendukung pelaporan, pencatatan dan pengelolaan obat dan BMHP.

Pihaknya tidak akan tutup mata terjadi kelangkaan obat di sejumlah fasilitas kesehatan,” tegas Bayu.

Kendati demikian, Kemenkes selalu berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menjamin obat dan vaksin tersedia pada fasilitas kesehatan dalam takaran cukup dan waktu yang sesuai.

Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan telah menjadi rencana strategis (renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019. Renstra itu di antaranya meliputi meningkatnya akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Salah satu target indikator pencapaian program itu adalah ketersediaan obat dan vaksin yang mencapai 90 persen di Puskesmas.

Baca juga artikel terkait FARMASI

tirto.id - Kesehatan
Sumber: Antara
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari