Kemenhaj Alokasikan Rp37 M untuk Penguatan Digitalisasi Layanan

tirto.id - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, memastikan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memberikan perhatian serius pada aspek digitalisasi dalam program kerja tahun 2026.

Sebagai kementerian baru, transformasi teknologi menjadi pilar utama untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan alokasi anggaran mencapai puluhan miliar rupiah khusus untuk pengelolaan data dan informasi.

Dalam paparan rencana kerja di hadapan Komisi VIII DPR RI, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Haji dan Umrah mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp37.026.607.000. Anggaran ini ditujukan untuk memastikan sistem informasi haji tetap stabil dan dapat diakses dengan cepat oleh jemaah maupun petugas. Salah satu komponen vital dalam anggaran tersebut adalah penguatan infrastruktur komunikasi dan pengamanan data.

“Kementerian mengalokasikan dana tersebut antara lain untuk pembiayaan sewa jaringan komunikasi bandwidth internet dan call center haji, serta Sewa data center dan Disaster Recovery Center (DRC),” ucap Gus Irfan di dalam Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Selasa (10/2/2026).

Modernisasi ini, kata Gus Irfan, selaras dengan salah satu tujuan strategis kementerian, yaitu peningkatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah yang modern, akuntabel, adaptif dan berdaya saing dalam tata kelola pelayanan publik.

Gus Irfan menjelaskan bahwa penyediaan DRC menjadi langkah krusial untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan sistem, sehingga data jemaah haji Indonesia tetap aman dan layanan tidak terhenti.

Selain itu, jantung informasi penyelenggaraan haji, yakni Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), juga mendapatkan porsi pemeliharaan yang signifikan. “Pengembangan sistem informasi dan maintenance aplikasi serta server Siskohat,” tambahnya.

Gus Irfan menegaskan bahwa penguatan teknologi ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan upaya pembangunan sistem yang terintegrasi. Hal ini mendukung misi kementerian dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah yang transparan, efektif, aman, nyaman dan mendukung peningkatan kualitas ibadah.

Dengan dukungan infrastruktur digital yang mumpuni, Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses, mulai dari pendaftaran, pelunasan, hingga pemberangkatan jemaah, dapat terpantau secara real-time dan meminimalkan risiko kesalahan administratif.

“Digitalisasi ini diharapkan menjadi pondasi bagi terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, profesional, dan maslahat bersama menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.