Kemendikti Siap Bantu Mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard

tirto.id - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyatakan siap memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia di Universitas Harvard yang terdampak kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Bantuan tersebut juga termasuk untuk penerima beasiswa yang terkendala.

"Nanti, kami lihat lagi ya, kalau memang ada masalah kita pasti akan bantu," kata Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, kepada wartawan di area Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Meskipun demikian, Brian mengatakan bahwa menurut informasi yang diperolehnya, keputusan terakhir Hakim AS justru membatalkan kebijakan Trump yang memicu polemik tersebut.

“Tapi, setahu saya, itu permintaan Trump sudah di-cancel oleh hakimnya,” kata Brian.

Brian mengatakan pihaknya juga tengah menunggu kabar dari Atase Pendidikan di AS untuk melihat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membantu mahasiswa Indonesia di AS.

Dalam kesempatan lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui perwakilan di AS juga menyiapkan bantuan kekonsuleran bagi 87 mahasiswa asal Indonesia yang terdampak oleh kebijakan Trump.

“Perwakilan RI di AS siap memberikan bantuan kekonsuleran terhadap mahasiswa Indonesia yang terdampak,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Pemerintahan Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima siswa asing dan meminta mahasiswa asing yang sudah ada untuk pindah ke kampus lain. Kebijakan ini diumumkan pada Kamis (22/5/2025) dan berlaku untuk tahun ajaran 2025-2026.

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, mengatakan bahwa keputusan itu diambil karena Harvard dianggap telah mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Tiongkok. Harvard juga dianggap telah menolak memberikan data tentang mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi-aksi protes dalam lima tahun terakhir.

"Merupakan suatu keistimewaan, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi untuk membantu menambah dana abadi mereka yang bernilai miliaran dolar," kata Noem dalam sebuah pernyataan dikutip Jumat (23/5/2025).