Indeks Kebijakan Trump

Amerika Serikat menambahkan beberapa negara baru dalam daftar larangan perjalanan, termasuk Otoritas Palestina. Simak alasan dan daftarnya berikut ini.

Kemendag masih optimistis adanya kemungkinan tarif impor 19 persen untuk berubah sebelum 1 September 2025.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan transfer data pribadi WNI ke AS tak melanggar HAM karena sesuai UU PDP dan dilakukan secara terukur.

Kesepakatan RI-AS soal transfer data pribadi menuai polemik. Dikhawatirkan mengancam kedaulatan serta hak digital warga.

Aktivis mahasiswa pro-Palestina, Mahmoud Khalil, mengajukan gugatan sebesar 20 juta dolar AS terhadap pemerintahan Donald Trump.

Tim negosiator yang bertugas dan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil negosiasi tarif yang memuaskan.

Pemerintah berupaya maksimal agar Indonesia tidak dikenakan kebijakan tersebut.

Universitas Tokyo menyatakan siap menampung mahasiswa yang terdampak
kebijakan Trump sebagai bentuk solidaritas dalam menjaga hak pendidikan lintas negara.

Pejabat Gedung Putih sebut Elon Musk akan meninggalkan pemerintahan Trump dan berhenti dari jabatannya.

Sebelumnya, Pemerintahan Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima siswa asing per tahun ajaran 2025-2026.

Sistem pembayaran digital di Indonesia telah terstandarisasi dengan QRIS. Tapi, di tengah kenyamanan itu, AS justru melontarkan kritik terhadapnya. Mengapa?

Trump akan memberikan sanksi baru terhadap Rusia usai bertemu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy di sela-sela proses pemakaman Paus Fransiskus.

Lewat kebijakan pemotongan dana, Trump berpotensi melanggengkan tren kemunduran sains, sebagaimana disebut oleh Tom Nichols: matinya kepakaran.

Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor baru. Simak 10 besar negara dengan Tarif Impor Trump tertinggi. Apa ada Indonesia?

Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan menurun 51 poin atau 0,31 persen.

Rencana Donald Trump menutup USAID usai kekesalan Elon Musk tak diberikan mengakses informasi rahasia.

Klinik Planned Parenthood menentang kebijakan Trump soal Larangan aborsi karena alasan kesehatan. 

Angka-angka di atas kertas soal ekonomi AS menunjukkan pemerintahan AS di bawah Trump menunjukkan ke arah positif.

Para pengunjuk rasa juga menggunakan tagar #familiesbelongtogether menyerukan agar keluarga migran yang berpisah di perbatasan AS disatukan kembali.

"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi 'munafik dan melayani diri sendiri' dan membuat ejekan terhadap hak asasi manusia, " kata utusan AS untuk PBB Nikki Haley.