Kebakaran Kilang Pertamina yang Terus Berulang, Apa Solusinya?

tirto.id - Peristiwa kebakaran terhadap kilang minyak milik PT Pertamina (Persero) seakan tidak ada habisnya. Belum genap sebulan setelah Depo Pertamina Plumpang terbakar pada 3 Maret 2023, kali ini Perseroan didera kecelakaan yang menimpa Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina Dumai, Riau pada Sabtu, 1 April 2023.

Kebakaran kilang tersebut memang bukan kali pertama. Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Nicke Widyawati, setidaknya terjadi rentetan peristiwa kebakaran kilang dalam waktu berdekatan. Mulai dari kebakaran kapal di Teluk Balikpapan pada Maret 2018 hingga kebakaran Kilang Pertamina Balongan pada 29 Maret 2021.

Kemudian pada 2021, Pertamina kembali menjadi sorotan akibat Kilang Cilacap terbakar pada November. Selang setahun berikutnya Kilang Pertamina Balikpapan juga terbakar hingga dua kali. Tepatnya pada Maret 2022 dan Mei 2022.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah menduga, kejadian kebakaran yang terus terulang ini akibat sistem keamanan yang dimiliki Pertamina buruk. Buktinya, kata Piter, kebakaran ini terjadi dalam waktu yang relatif sangat berdekatan.

"Kalau bukan karena sistem keamanan yang sangat buruk apalagi? Terkesan Pertamina sama sekali tidak langsung melakukan evaluasi terhadap SOP mereka dan berupaya mencegah jangan sampai terjadi lagi di lokasi lain," ujar Piter kepada Tirto, Selasa (4/4/2023).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi mengamini, kebakaran terjadi memang akibat sistem keamanan atau Health, Safety, Security and Environment (HSSE) di Pertamina Group masih belum optimal. Bahkan ia menduga Pertamina tidak memiliki sistem keamanan yang sesuai dengan standar internasional.

“Dengan rentetan peristiwa kebakaran sudah saatnya bagi Pertamina melakukan sistem keamanan dengan standar internasional. Sudah banyak di Arab dan Eropa. Dan kita liat hampir tidak pernah melihat kejadian kebakaran kilang di luar negeri," kata Fahmi kepada Tirto.

Fahmi yang juga pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas ini menekankan, sudah sepatutnya Pertamina melakukan audit forensik guna mengetahui apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Jangan kemudian justru malah melimpahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi.

“Kita berkaca pada kejadian waktu lalu dilakukan investigasi kepolisian ditemukan karena petir. Petir jadi kambing hitam. Harus ada forensik audit tadi penyebabnya apa? Setelah tahu ke depan untuk mencegah jangan sampai terulang kembali," katanya.

Dugaan Penyebab Kebakaran

Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditiyawarman menjelaskan, ledakan terjadi di kilang Dumai akibat kebocoran gas hidrogen. Kebocoran ini terjadi pada gas hidrogen pipa 6 inci di compressor 212-C-2 dengan letak kebocoran pada line 2nd stage discharge compressor.

“Kebocoran tersebut diikuti flash serta menyebabkan getaran dan dentuman keras. Kemudian data terakhir dirasakan sampai radius 1 KM yang terdampak di perumahan warga," ujar Taufik dalam rapat dengar pendapat bersama komisi VII DPR.

Pada saat ledakan terjadi, sistem emergency shutdown-nya berfungsi, sehingga dua unit compressor di unit Hydro Cracker Unit (HCU) tersebut dinonaktifkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas unit-unit lain di Kilang Dumai itu tidak terganggu.

“Kemudian dilakukan pemadaman dan pendinginan dan alhamdulillah rekan-rekan di lapangan koordinasi berjalan dengan baik sehingga pada jam 22.51 api sudah berhasil dipadamkan," jelas Taufik.

Taufik mengatakan, saat ini akar masalah dari insiden flash masih dalam investigasi. Ia juga menyebut investigasi dilakukan baik oleh internal Pertamina grup dari holding, Dirjen Migas ESDM, dan dari pihak kepolisian.

“Sampel dari material nanti akan kami lakukan uji laboratorium untuk melakukan analisis metalurgi untuk memastikan apakah nanti material seperti ini masih sesuai untuk hydrogen service tersebut atau harus dilakukan peningkatan kekuatan materialnya," imbuh Taufik.

Kilang Dumai sendiri merupakan kilang pengolahan minyak terbesar ketiga di Indonesia. Kilang itu memiliki total kapasitas pengilangan 170 ribu barel per hari atau hampir 16,5 persen dari total kapasitas kilang Pertamina.

Kinerja Ahok dan Nicke Dipertanyakan

Sebagai mitra kerja Pertamina, Komisi VII DPR RI menaruh perhatian serius atas kejadian kebakaran yang terus berulang ini. Komisi VII mendesak Nicke Widyawati untuk menaruh perhatian sepenuhnya terhadap kecelakaan-kecelakaan yang telah terjadi di fasilitas migas milik Pertamina.

“Pertamina harus memastikan insiden serupa tidak terjadi kembali," tegas Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (4/4/2023).

Komisi VII juga mendesak Nicke untuk segera melakukan audit secara menyeluruh terhadap fasilitas Pertamina. Termasuk meningkatkan sistem pengawasan berbasis IT, meningkatkan keamanan fasilitas kilang dan penyimpanan BBM, dan memperkuat kualitas keselamatan keamanan kerja.

Selain itu, pihaknya juga mendesak Nicke untuk segera membentuk Direktorat Khusus dalam menangani HSSE.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Syaikhul Islam menyayangkan kecelakaan ini bisa terjadi bertubi-tubi. Ia bahkan mempertanyakan kesiapan perusahaan yang dipimpin oleh Komisaris Utama, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok itu dalam melaksanakan operasinya.

“Kita pertanyakan kerjanya Komisaris Utama sebagai wakil dari pemegang saham (BUMN),” ujarnya dalam pernyataannya.

Ia mengaku heran mengapa perusahaan nasional yang mendunia bisa memiliki track record manajemen risiko yang sangat buruk. Padahal perusahaan pelat merah itu punya portofolio yang baik.

Pertamina juga merupakan perusahaan multinasional yang membangun jejaring bisnis tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara lain seperti Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Venezuela bahkan hingga ke Angola.

“Pak Ahok kerjanya apa ya? Atau jangan-jangan Pak Ahok sudah kerja tapi gak digubris sama direksinya?" tukasnya.

Bahkan, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto meminta, Ahok dan Nicke Widyawati mengundurkan diri. Permintaan tersebut buntut dari peristiwa ledakan dan kebakaran di kilang minyak Pertamina, yang merupakan objek vital negara secara beruntun dalam satu bulan terakhir.

“Karena itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Saya berharap presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” tegas Mulyanto.

Lebih lanjut, ia minta Jokowi mengedepankan kepentingan negara dalam menyikapi masalah ini. Jangan karena Ahok dan Nicke adalah orang dekat Istana, maka Jokowi tidak berani menindak dan meminta pertanggungjawaban.

Presiden Jokowi, lanjut Mulyanto, juga harus peka bahwa ledakan dan kebakaran di objek vital negara yang terjadi secara beruntun ini bukan sesuatu yang biasa.

Kejadian ini, kata Mulyanto, harus disikapi dengan serius, karena bisa berdampak pada ketahanan cadangan energi nasional. Apalagi sekarang menjelang hari raya Idulfitri di mana kebutuhan BBM masyarakat akan meningkat karena ada kegiatan rutin tahunan yaitu mudik lebaran.

Politikus PKS ini menilai, saat ini sudah saatnya Jokowi bersikap sebagai negarawan. Pilihlah orang yang tepat untuk menempati jabatan Komut dan Dirut Pertamina. Orang tersebut harus paham alur kerja Pertamina, baik secara strategis, manajerial, maupun teknis. Sehingga upaya perbaikan manajemen risiko Pertamina dapat dijalankan dengan baik.

Selain itu, kata dia, pejabat ini harus mampu berkoordinasi dengan institusi TNI dan Polri untuk mengamankan objek vital negara yang dikelola Pertamina.

“Sudahi pola-pola penunjukan calon pejabat Pertamina berdasarkan asas pertemanan. Di saat umur pemerintahan Jokowi yang tinggal setahun lagi, sebaiknya presiden mencari figur yang baik untuk membenahi Pertamina. Semoga dengan pilihan yang tepat itu Jokowi dapat meninggalkan legacy yang baik bagi rakyat Indonesia," kata dia.

Senada dengan Mulyanto, Piter Abdullah meminta agar kejadian ini harus ditindaklanjuti, tidak hanya teguran keras, tetapi mengganti pejabat yang bertanggungjawab. Menurutnya pergantian dibutuhkan untuk bisa secara cepat melakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan yang ada dan melakukan perbaikan-perbaikan.

“Kalau pejabat lama sulit melihat kelemahan yang ada. Butuh orang baru yang bisa melihatnya secara lebih segar dan detail," kata Piter.

Respons Ahok dan Manajemen

Ahok memastikan dirinya tidak abai terhadap kejadian ini. Sebagai pengawas di tubuh Pertamina, ia mengaku selalu memberikan arahan kepada direksi di perusahaan pelat merah itu. Terutama menangani HSSE di Pertamina Group.

"Sudah jelas arahan [saya] ke manajemen direksi Pertamina. Apalagi ini sudah berulang kali terjadi dengan jarak waktu yang pendek,” kata Ahok kepada reporter Tirto.

Sementara VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengatakan, pada prinsipnya setiap kejadian kebakaran kilang menjadi bahan pembelajaran dan improvement dari pedoman HSSE yang telah ada saat ini. Tentu ke depan Pertamina juga tidak menginginkan kejadian serupa terjadi kembali.

"HSSE akan terus melakukan perbaikan berdasarkan beberapa hal. Yaitu benchmark dengan perusahaan sejenis, kemudian dengan adanya teknologi/peraturan terbaru, dan jika terjadi insiden untuk dibuatkan semacam lesson learnt," katanya kepada Tirto.