Kasus TKA China Masuk RI saat PPKM Darurat, Ini Respons Kemenaker

Kemnaker memastikan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Makassar tidak menyalahi aturan.

Terbit 6 Jul 2021 04:25 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Sejumlah penumpang bersiap menaiki pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (4/7/2018). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi.

tirto.id - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan 20 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang tiba di Bandara Sultan Hassanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) tidak menyalahi regulasi. Para TKA datang ke Indonesia sebelum PPKM Darurat Jawa-Bali terlaksana.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadly Harahap menjelaskan para TKA China tersebut juga sudah memiliki sertifikat vaksinasi dan saat tiba di Indonesia menjalani karantina sesuai ketentuan penanganan pandemi COVID-19.

"TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan prosedur protokol kesehatan," ujar Fadly dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).

TKA asal China tersebut akan bekerja untuk proyek strategis nasional (PSN) di PT Huady Nickel-Alloy Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Berisi tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Terlepas dari kedatangan 20 TKA asal China tersebut, menurut Fadly, pemerintah telah menutup permohonan baru TKA. Terkecuali bagi TKA yang akan dipekerjakan di PSN atau obyek vital strategis. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang Pelayanan Penggunaan TKA dalam Upaya Pencegahan Masuknya COVID-19.

"Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi COVID-19. Namun, ekonomi tetap berjalan lewat berbagai proyek strategis nasional (PSN) agar membawa kebermanfaatan yang luas," tukasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyesalkan masuknya 20 TKA asal China tersebut. Dengan dalih PSN, TKA China seolah mendapat privilese dari pemerintah Indonesia.

Semestinya pemerintah tegas dan ketat terhadap akses masuk warga negara asing, mengingat varian baru CCOVID-19 berasal dari luar negeri. Ia khawatir PPKM Darurat Jawa-Bali menjadi tidak efektif.

Meskipun mereka telah divaksinasi tidak menjamin akan munculnya penularan selama perjalanan.

"Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?" ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa.