tirto.id - Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mendapat informasi dari intelijen bahwa akan ada oknum-oknum tertentu yang bermain politik uang dalam tahap pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 mendatang. Untuk itu, Kapolda memerintahkan jajarannya untuk menangkap semua pelaku politik uang dalam Pilkada Jakarta.
Hal itu disampaikannya pada apel kesiapsiaggan pengamanan tahap pemungutan suara dalam rangka Pilkada Serentak 2017 di Monas, Jakarta, Sabtu (11/2/2017).
"Intelijen dapat informasi akan ada politik uang. Amankan, tangkap semua pelaku yang melakukan politik uang," kata Iriawan dikutip dari Antara.
Lebih lanjut Iriawan menjelaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) guna mengantisipasi politik uang pada hari pemungutan suara nanti.
"Tidak boleh dikotori dengan kegiatan politik uang. Media tulis, jangan coba-coba melakukan politik uang di Jakarta, kami akan lakukan proses hukum yang coba melakukan itu," ujar Iriawan.
Selain itu, Iriawan menekankan kepada seluruh aparat untuk melakukan deteksi dini terhadap segala ancaman dan gangguan yang ada. Monitor setiap perkembangan informasi, dan mengamankan kondisi sehingga jangan ada intimidasi, politik uang, manipulasi kecurangan dalam berbagai bentuk oleh partai politik tertentu.
Sebelumnya di dalam apel, ia mengingatkan agar anggota TNI dan Polri harus menjaga netralitas, tidak terlibat politik praktis karena hal itu bisa menurunkan kepercayaan masyarakat.
Iriawan juga mengatakan aparat agar melaksanakna pengamanan secara terpadu dan komprehensif dengan menempatkan sinergitas pada seluruh komponen masyarakat, baik penyelenggara Pilkada maupun mitra pengamanan. Sehingga sinergitas TNI, Polri dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta menjadi contoh bagi kerja sama pengamanan Pilkada Serentak 2017 di Indonesia.
"Ini yang dimaui masyarakat, sehingga mereka merasa terayomi dan aman," ujar dia.
Ia mengatakan bahwa pihak Kepolisian dengan dukungan TNI juga akan melakukan pengamanan dan pengawalan hasil perhitungan suara. Mulai dari proses pengiriman dari panitia pemungutan suara (PPS) ke tempat pemungutan suara (TPS), dari panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
"Saya minta diamankan, dikawal. Saya juga minta unsur babinsa untuk ikut mengawal, tidak ada TNI mendekat ke TPS, saya yang tanggung jawab," ujar Iriawan.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
