Masuk tirto.id
tirto.id - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim (Chico Hakim), menegaskan, Pemprov Jakarta akan tetap patuh terhadap seluruh arahan yang datang dari Pemerintah Pusat dipimpin Prabowo meski tidak hadir dalam acara beberapa waktu lalu.
Pernyataan Chico menanggapi teguran Presiden Prabowo terhadap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang absen dalam acara Konferensi Infrastruktur Tahun 2025 di Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).
“Intinya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentunya akan patuh pada arahan pemerintah pusat yang dipimpin Pak Prabowo,” ujar Chico kepada para wartawan di Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Chico mengingatkan, selain menegur Pramono, Prabowo dalam pidato utuhnya juga mengaku telah bertemu dengan Pramono beberapa hari sebelum acara itu.
“Beliau [Prabowo] menyampaikan bahwa beliau beberapa waktu sebelum hari pidato tersebut bertemu dengan Pak Pram,” katanya.
Menurut Chico, kepatuhan Pramono terhadap arahan Pemerintah Pusat juga dapat dilihat dari keinginan Pramono untuk bertemu dengan utusan Prabowo.
“[Prabowo] juga telah mengirim utusan untuk berbicara dengan Pak Pram, dan Pak Pram menyanggupi. Kita melihat dari situ saja,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo sempat mencari keberadaan Pramono di tengah-tengah pidatonya dalam penutupan Konferensi Infrastruktur Tahun 2025, Kamis kemarin.
Di hadapan para hadirin, Prabowo sambil bercanda sempat meminta dilakukan penyelidikan atas absennya Pramono dalam kegiatan tersebut.
"Di sini ada Gubernur DKI, hadir tidak? DKI tidak hadir? Waduh, ini, coba diselidiki kenapa tidak hadir," kata Prabowo berkelakar.
Teguran terhadap Pramono itu dilontarkan Prabowo saat ia tengah membicarakan pembangunan proyek Giant Sea Wall. Prabowo menekankan, pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat serta Pemprov Jakarta. Mengingat, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta 2025 menjadi anggaran pemerintah daerah tertinggi se-Tanah Air.
"APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi, kalau delapan miliar dolar, katakanlah delapan tahun, berarti satu miliar dolar satu tahun. Tenang, DKI nyumbang. DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah," sambung Prabowo.
Ia mengatakan, tanggul laut raksasa itu akan memiliki panjang 500 kilometer mulai Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Untuk membangun tanggul tersebut diperkirakan bakal memakan waktu 15-20 tahun.
Akan tetapi, pembangunan tanggul laut raksasa di laut utara Jakarta diperkirakan hanya akan memakan waktu 8-10 tahun. Biayanya dipatok sekitar delapan miliar dolar AS-10 miliar dolar AS.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher
