Masuk tirto.id
tirto.id - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merespons klaim Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai klaim ini sebagai tanda bahaya karena seolah menyepelekan keselamatan nyawa anak.
Presiden, kata Ubaid, tampaknya lupa ada ribuan anak yang keracunan dan keselamatannya terancam di balik angka yang disebutkannya.
"Kalau angka ditampilkan tapi fakta disembunyikan, itu bukan keberhasilan, tapi kegagalan yang sengaja dimanipulasi,” ujar Ubaid Matraji dalam keterangannya, Senin (19/10/2025).
Pada pekan ini, 13-19 Oktober 2025, JPPI mencatat ada sekitar 1.602 anak yang menjadi korban keracunan MBG. Angka pada pekan ini mengalami peningkatan dibanding pekan sebelumnya, yaitu 1.084 anak. Jika ditotal, jumlah korban per 19 Oktober 2025 mencapai 13.168 anak.
Ubaid menyebut kasus tersebut tersebar di berbagai provinsi, dengan lima terbanyak yaitu Jawa Barat (549 korban), Yogyakarta (491 korban), Jawa Tengah (270 korban), Sumatera Utara (99 korban), dan Nusa Tenggara Barat (84 korban).
“Sekali lagi saya tekankan, ini hanya data berdasarkan laporan. Artinya, yang tidak dilaporkan dan tidak terendus publik pasti lebih banyak lagi. Harusnya, BGN melindungi pelapor dan pengungkap kasus keracunan, bukan malah menakut-nakuti mereka dengan mengintimidasi agar menandatangani surat pernyataan dan merahasiakan kasus keracunan,” kata Ubaid.
Lebih lanjut, ia juga menilai bahwa pelaksanaan program ini masih belum berlangsung baik. Menurutnya, masih banyak ketimpangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, termasuk di daerah 3T yang sangat membutuhkan, namun belum menikmati MBG.
“Bagi saya, klaim 99,99 persen sukses hanyalah propaganda politik yang menipu publik,” kata Ubaid.
Oleh sebab itu, JPPI merekomendasikan agar pemerintah menghentikan sementara penyaluran MBG sampai ada aturan yang jelas dan semua wilayah serta SPPG memenuhi standar keamanan pangan. Termasuk, mendesak segera dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan masyarakat sipil, tenaga kesehatan, dan pihak sekolah untuk mengungkap kasus keracunan serta menindak pelaku kelalaian.
“Lindungi sekolah dan guru dari intimidasi. Hentikan praktik pemaksaan surat kerahasiaan, dan lindungi pelapor kasus keracunan, dugaan korupsi, serta paket MBG yang tidak bergizi,” katanya.
Menurut Ubaid, pemerintah juga harus segera membuka ke publik dan mengesahkan Perpres MBG secara transparan, dengan melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan dan pengawasannya. Audit dana dan rantai distribusi MBG juga dinilai perlu agar program bebas dari korupsi, konflik kepentingan, dan manipulasi data.
“Kalau pemerintah serius ingin menyehatkan anak bangsa, hentikan propaganda angka, benahi sistemnya dari hulu ke hilir. Keberhasilan sejati bukan ketika Presiden puas dengan statistik, tapi ketika setiap anak Indonesia benar-benar makan bergizi, aman, dan bebas dari kebohongan," ujar Ubaid.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Rina Nurjanah
