tirto.id - Presiden Joko Widodo meminta tugas Badan Gizi Nasional tak hanya mengurus program makan bergizi gratis saja. Jokowi meminta Badan Gizi Nasional juga menjalankan tugas terkait budaya hidup sehat di masyarakat.
Pesan Jokowi ini disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai menemui Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dadan mengatakan program makan bergizi gratis akan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.
"Beliau inginkan agar Badan Gizi tidak cuma melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis kepada anak sekolah, tapi lebih luas dari itu, utamanya budaya hidup sehat," kata Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024) dilansir dari Antara.
Dadan mengatakan terdapat 82,9 juta penerima manfaat dari program tersebut yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta sekolah-sekolah keagamaan.
"Pada intinya Program Makan Bergizi ini akan diberikan kepada 82,9 juta penerima manfaat," kata Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa untuk menghindari tumpang tindih dengan program posyandu, koordinasi menyeluruh akan dilakukan dengan semua program terkait.
Mengenai Program Makan Bergizi Gratis, Dadan mengatakan bahwa Jokowi telah memahami sepenuhnya kebutuhan program ini, sehingga dikeluarkan Perpres dan penunjukan Dadan sebagai kepala badan.
Dalam waktu dekat, kata Dadan, fokus utama adalah menyiapkan struktur organisasi dan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan program tersebut pada 2 Februari 2025.
Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), akan dilakukan untuk memastikan kelancaran program.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana guna membahas rincian anggaran badan tersebut.
“Kami akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kami lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Dia tidak menyebut kapan waktu pasti pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Namun, dia memastikan proses anggarannya sedang dalam penyusunan.
“Proses anggarannya kan saat ini sedang dibuat,” ujar dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.
Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional dalam rangka memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.
Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.
Editor: Bayu Septianto
