Jokowi Sebut Komunikasi Kurang Baik Picu Bentrok di Rempang

Presiden Jokowi menuturkan masalah bentrokan di Pulau Rempang terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

Terbit 13 Sep 2023 12:17 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Anggota Brimob Polda Kepri yang tergabung dalam Tim Terpadu membersihkan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (8/9/2023). Aksi pemblokiran jalan tersebut terkait pengembangan Pulau Rempang menjadi kawasan ekonomi baru dan rencana pemerintah yang akan merelokasi mereka ke wilayah lain. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/nz

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terkait bentrokan warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan yang terjadi Kamis (7/9/2023). Dia menilai masalah tersebut terjadi karena komunikasi yang kurang baik.

"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang. Tadi malam, tengah malam saya telpon Kapolri. Ini hanya salah komunikasi aja di bawah salah mengkomunikasikan saja," kata Jokowi saat memberikan sambutan di acara Sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam saluran YouTube Perekonomian RI, Rabu (13/9/2023).

Dia menjelaskan, para pemilik lahan di Pulau Rempang harus diberikan ganti rugi, lahan dan rumah sebagai kompensasi terkait pembangunan Rempang Eco City. Tetapi dia menuturkan, hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

"Masa urusan begitu harus sampai presiden? dan jika ada yang tidak mampu diselesaikan segera disampaikan, segera dilaporkan ke dirjen terkait, ke menteri terkait," bebernya.

Untuk diketahui, kepolisian menangkap 43 orang yang berdemonstrasi menolak pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan puluhan orang itu ditangkap usai demo berujung kericuhan di depan kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (11/9/2023).

"Kepolisian telah mengidentifikasi dan melakukan penangkapan beberapa orang dalam kejadian tersebut yang melakukan perusakan dan perlawanan terhadap petugas Polri sebanyak 43 orang," kata Pandra dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).