tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim bahwa Indonesia telah meraih omzet dari hilirisasi nikel hingga Rp510 triliun. Klaim tersebut muncul karena Indonesia tidak lagi mengekspor produk nikel mentah namun telah diolah menjadi sejumlah produk di Indonesia salah satunya adalah kendaraan listrik atau electronic vehicle yang disingkat dengan EV.
Dia menceritakan, saat awal proses hilirisasi dia mendapat pertentangan di 2022. Karena saat itu Indonesia harus menahan pemasukkan yang berada di angka Rp20 triliun. Selain itu dia juga menyebut ada sejumlah gugatan salah satunya dari Uni Eropa karena kebijakan hilirisasi tersebut.
"Lompatan sangat besar sekali, meskipun sekali lagi awal-awal banyak yang tidak setuju, pro dan kontra, dan juga yang kedua kita digugat oleh EU, oleh Uni Eropa dan kita kalah," kata Jokowi dalam peresmian Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium, di Kendal, Jawa Tengah, (7/8/2024).
Jokowi mengungkapkan, setiap gugatan di pengadilan manapun harus dihadapi. Dia menegaskan tak akan mundur terutama setelah melihat Indonesia memiliki sejumlah kawasan ekonomi khusus (KEK) yang salah satunya ada di Kendal.
"Tapi saya sampaikan negara ini adalah negara yang berdaulat, kepentingan nasional adalah segala-galanya buat kita. Tidak bisa kita didikte oleh siapapun, saya sampaikan pada menteri, maju terus, digugat kalah banding!" kata Jokowi.
Dia menyebut sejumlah smelter nikel akan segera beroperasi dalam waktu dekat. Seperti di Morowali, Wedape, hingga Sumbawa dan Gresik. Selain itu dia juga menyebut pengolahan produksi bauksit di Kalimantan Barat yang akan beroperasi di September mendatang.
"Sehingga kalau semuanya jadi ekosistemnya akan terbangun kita akan bisa masuk ke global supply chain yang akan memberikan nilai tambah yang besar baik masalah rekrutmen tenaga kerja maupun pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dia menghargai Pemerintah dan investor Cina yang cepat merealisasikan pembangunan pabrik di Indonesia usai penandatanganan kesepakatan. Menurutnya, saat ini tidak ada relevan lagi dengan istilah negara maju maupun berkembang namun negara cepat mengalahkan yang lambat.
"Baru 10 bulan yang lalu kita tandatangan di Beijing tahu-tahu pabriknya sudah jadi, ini yang namanya kecepatan dan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat dan kita sekarang sudah jadi negara yang cepat," kata Jokowi.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Anggun P Situmorang
