Jokowi Jenius?

tirto.id - Joko Widodo pernah dapat pujian besar-besaran ketika wajahnya terpampang sebagai foto sampul Time edisi Oktober 2014. Majalah tersebut melabeli sang presiden terpilih sebagai “A New Hope” dan nampaknya hanya sedikit yang keberatan. Tujuh tahun berselang, “Yang Ketu7uh” mendapat pujian lain yang tidak kalah mentereng: jenius. Namun, kali ini, pujian tersebut tak akurat.

Ketika berlaga sebagai calon presiden, Jokowi memang jadi harapan banyak orang. Di tengah ramai kasus korupsi kader Partai Demokrat dan elite yang kian berjarak dari masyarakat, Jokowi seperti apel segar di antara pejabat yang busuk.

Jokowi didukung oleh banyak kelompok buruh dan mereka yang termarginalkan, termasuk para pegiat hak asasi manusia (HAM). Namun ada juga yang mendukung secara tidak langsung dengan cara berkampanye agar masyarakat memilih calon yang bersih dari masalah pelanggaran HAM, merujuk pada lawan Jokowi, Prabowo Subianto.

Harapan-harapan ini ternyata terlalu berlebihan. Sejak awal Jokowi memang tidak betul-betul terlepas dari oligarki yang selama ini memegang kuasa. Apel yang wangi sekalipun akan jadi busuk jika dalam keranjang yang sama.

Dalam artikel jurnal berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” (2013), ilmuwan politik dari Northwestern University yang fokus mempelajari oligarki, Jeffrey A. Winters, menyebut Jokowi adalah produk dari oligarki bahkan sebelum menjadi calon presiden melainkan ketika maju di Jakarta sebagai gubernur. Sebabnya, dia terpilih dari hasil gerakan Partai Gerindra dan PDIP yang merupakan aktor oligarki itu sendiri.

“Kemenangan luar biasa populer Jokowi atas gubernur petahana terjadi berkat dukungan dari kalangan mahasiswa hingga asosiasi ibu rumah tangga yang mendorongnya menuju kemenangan. Namun, bagian penting kisah demokratis ini dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski dia mendapat dukungan akar rumput, dia bertarung dalam pemilihan gubernur bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput,” kata Winters.

Jokowi berhasil menang karena partai politik dan kaum elite memutuskan untuk mengusungnya. Karena itulah hingga menjadi presiden dua periode seperti sekarang, dia tidak bisa melawan kepentingan elite dan partai politik.

Kejeniusan Jokowi Menurut Mahbubani

Pujian “Jokowi jenius” berasal dari Kishore Mahbubani, profesor dari National University of Singapore pada 6 Oktober 2021 di situs Project Syndicate–sebuah platform untuk berbagi opini. Pesan yang ingin disampaikan sama jelasnya seperti judul artikel: The Genius of Jokowi.

“Ketika sebagian negara demokrasi memilih pembohong sebagai pemimpin politik mereka, kesuksesan Presiden Indonesia Joko Widodo pantas mendapat pengakuan dan apresiasi. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik dan bisa jadi pelajaran bagi negara lain,” demikian Mahbubani membuka tulisannya.

Pujian Mahbubani untuk Jokowi bisa dikelompokkan menjadi tiga: berhasil menciptakan pemerintahan tanpa oposisi, sukses memperbaiki ekonomi dan infrastruktur, membangun hubungan baik dengan dunia internasional.

Namun semuanya dilandasi fakta parsial atau cherry picking.

Misalnya soal kesuksesan ekonomi. Takaran keberhasilan yang digunakan oleh Mahbubani adalah rasio gini (gini ratio). Sepanjang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rasio gini Indonesia memang cenderung naik (yang berarti ketimpangan semakin menganga), dari 0,327 di 2004 menjadi 0,394 di 2014. Pada masa pemerintahan Jokowi, rasio gini cenderung turun kendati angkanya tidak bisa dilabeli “signifikan” seperti kata Mahbubani. Pada 2019, rasio gini ada di angka 0,382.

Apa yang tidak dikatakan oleh Mahbubani adalah bahwa pencapaian tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah sendiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang mematok rasio gini pada 2019 mencapai 0,36.

Mahbubani juga menyebut kelebihan Jokowi karena utang luar negeri yang tidak lebih dari 40% Produk Domestik Bruto (PDB). Ini bukan hal yang istimewa. Poin tertinggi rasio utang terhadap PDB di era SBY bahkan 34,68%. Rasio utang mengalami tren penurunan di era SBY, sementara di era Jokowi konsisten naik.

Yang menjadi sorotan selanjutnya adalah soal infrastruktur. Mungkin ini satu-satunya fakta yang tak bisa dibantah, bahwa pembangunan infrastruktur Jokowi memang masif dan bahkan Jokowi disebut-sebut sebagai “bapak infrastruktur”.

Mahbubani menyebut salah satu keistimewaan Jokowi karena adanya tol Trans Jawa dan menghasilkan lebih dari 700 kilometer jalan tol. Kendati Jokowi memang punya wacana pembangunan 2.000 kilometer jalan tol yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, pembangunan ini belum selesai dan pekerjaan rumahnya tentu membangun infrastruktur yang tidak jawasentris.

Ini belum termasuk potensi pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang tinggal di titik lokasi belasan Proyek Strategis Nasional.

Jokowi juga dianggap jenius karena dapat menjalin relasi dengan Cina dan AS padahal keduanya punya hubungan buruk. Dengan Cina tampak dari banyaknya investasi yang masuk dari negara tersebut, termasuk 23 kesepakatan kerja sama proyek One Belt One Road (OBOR). Pada saat yang sama Jokowi meyakinkan AS untuk tetap berinvestasi dan sukses. Salah satu bentuknya adalah mengamankan vaksin dari AS maupun Cina. Pfizer dan Sinovac memang mampu didapat Indonesia yang punya penduduk lebih dari 270 juta jiwa.

Apa yang tidak disampaikan oleh Mahbubani adalah Indonesia bisa jadi harus berkompromi beberapa hal dengan Cina untuk membina hubungan baik itu. Ketika ada isu penganiayaan umat Islam Uighur yang mengalami diskriminasi menahun, pemerintah memilih bungkam. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) mengatakan sikap tersebut memang salah satunya karena alasan ekonomi. “Fakta bahwa Cina adalah mitra dagang terbesar dan investor terbesar kedua menambah keengganan [Indonesia] untuk berbicara,” tulis IPAC (PDF). Namun Menkopolhukam Mahfud MD mengaku pemerintah akan melakukan diplomasi lunak.

Di antara semuanya, pujian Mahbubani soal pemerintah tanpa oposisi adalah yang paling bermasalah. Bagaimana bisa, dalam negara demokrasi, di era Reformasi, pemerintah justru mengusahakan pemerintahan tanpa kritik dari oposisi–dan dianggap hal yang “jenius”?

Mahbubani, yang juga Dewan Penasihat di Golkar Institute–institusi di bawah Partai Golkar yang termasuk barisan koalisi Jokowi–menganggap masuknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke Kabinet Indonesia Maju adalah bentuk kesuksesan. Pembandingnya adalah mayoritas pendukung Partai Republikan yang sampai dengan September 2021 belum juga mengakui hasil Pilpres AS yang mencatat nama Joe Biden sebagai pemenang. Orang-orang Republikan percaya ada bukti kuat soal kecurangan Biden dari Partai Demokrat.

Perbandingan ini tidak tepat. AS hanya punya dua partai besar. Setelah pemilu, kubu yang kalah akan langsung jadi oposisi untuk menegakkan asas check and balances. Beda dengan Indonesia yang punya banyak partai sehingga memungkinan satu kubu berpindah ke kubu lain setelah pilpres. Misalnya saja PAN dan Partai Golkar setelah Pilpres 2014 yang masuk sebagai pendukung pemerintah.

Kedua, kendati orang-orang di Partai Gerindra sudah menerima hasil pilpres, belum tentu mereka yang tidak memilih Jokowi juga berpikir sama. Sampai sekarang belum ada survei yang menilai fakta tersebut, namun orang-orang yang terlibat demonstrasi penolakan hasil Pilpres 2019, Persaudaraan Alumni (PA) 212, sampai sekarang tidak senang dengan pemerintahan Jokowi–dan Prabowo.

Sekalipun benar bahwa Jokowi berhasil menjaga keharmonisan politik di Indonesia, Mahbubani tak menjabarkan efek samping dari tindakan itu: rusaknya demokrasi.

Survei Indikator Politik tahun lalu menunjukkan responden setuju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kurang demokratis. Dari 1.200 responden, 36 persen menyatakan Indonesia menjadi kurang demokratis dan 37 persen menyatakan tetap sama. Hanya 17,7 persen yang menyatakan bahwa Indonesia lebih demokratis.

Sebanyak 55,5 persen responden adalah pendukung Jokowi-Ma’ruf dan 44,5 persen pendukung Prabowo-Sandiaga.

Jika dipecah berdasar corak dukungannya, ada 28,8 persen responden pendukung Jokowi-Ma’ruf yang setuju bahwa pemerintah saat ini kurang demokratis, sementara yang setuju bahwa saat ini pemerintah lebih demokratis hanya 20,9 persen.

Jika kejeniusan yang dimaksud Mahbubani adalah menjalankan pemerintahan yang aman dan bebas dari kritik, maka memang betul. Jokowi jenius dalam meredam kritik. Dan tidak perlu menjadi profesor untuk melihat kenyataan itu.

Mengabaikan Kritik di Depan Mata

Perbincangan soal “Jokowi jenius” disimak setidaknya oleh 9.600 akun Twitter. Sedangkan kicauan Mahbubani di akun twitter pribadinya mendapat respons sekurang-kurangnya dari 600 akun. Catatan ini ramai karena semenjak terpilih kembali, akademisi lebih banyak mencatat betapa buruknya kepemimpinan Jokowi.

Ben Bland, peneliti dari Lowy Institute, misalnya, menyatakan upaya Jokowi merangkul Prabowo adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Sebab, dengan Prabowo menjabat sebagai menteri, otomatis Partai Gerindra akan mendukung pemerintahan; lantas, siapa bisa menjadi oposisi yang “seharusnya ada dalam sistem demokrasi?”

“Ketika dia memilih Prabowo [sebagai Menteri Pertahanan], artinya sudah selesai,” kata salah satu pejabat kepada Bland seperti tertera dalam Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia (2020). “Dia melakukan itu untuk melumpuhkan oposisi.”

Sedangkan soal omnibus law yang menurut Mahbubani “meningkatkan investasi” dan “membuka lapangan pekerjaan” justru memicu demonstrasi di berbagai tempat dan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang di Indonesia. Pemerintah bergeming dan tetap mengesahkannya–tentu salah satu pelicinnya adalah minim oposisi di parlemen.

Greg Fealy, akademisi dari Australian National University, juga mengkritik Jokowi. Dalam tulisan berjudul Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State (2020), Fealy mencatat selama masa pandemi Jokowi telah memperluas peran militer yang mengancam hak-hak sipil. Dia juga merusak pluralisme dengan mendesak kelompok Islam yang dicap intoleran. Citra Jokowi yang dianggap reformis selama ini juga runtuh karena membiarkan anaknya ikut dalam Pilkada Solo, memunculkan dinasti politik baru di Indonesia.

“Jokowi selalu menjadi politisi tanpa ada kerangka konseptual yang mantap untuk menopangnya atau bahkan komitmen di luar pembinaan ekonomi semata. Semakin lama dia menjabat presiden, semakin terlihat konsekuensi kurangnya kerangka politik yang kuat,” catat Fealy.

Catatan dari Bland maupun Frealy seakan luput atau memang sengaja tak dilihat oleh Mahbubani. Segala poin yang disebut dalam tulisan Mahbubani tak satu pun menjelaskan apa yang harus ditebus Indonesia dari tindakan “jenius” Jokowi.

Mahbubani seakan menutup mata pada kritik-kritik yang selama ini menghujam Jokowi selama pemerintahannya atau ketika pandemi Covid-19. Tidak ada satu pun akademisi yang menganggap Jokowi jenius secara ilmiah–jika pun memang ada yang mengapresiasi kinerjanya di awal periode pertama.

Ramainya pembahasan pujian kepada Jokowi di media sosial ini sekaligus membuat terang fakta lain, bahwa Jokowi memang lebih sering mendapat kritik atau penilaian negatif ketimbang pujian dari akademisi dalam dan luar negeri. Ketika ada pujian, tak pelak menjadikannya “istimewa”.