Indeks Pemerintahan Jokowi

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Pemerintah menilai kritik adalah hal wajar dalam demokrasi.

Seleksi Kompolnas harus menjadi momen mengembalikan kinerja kepolisian serta menjawab berbagai macam kebutuhan keadilan dari masyarakat.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

Kritik itu memang untuk pengingat atas kekurangan, jika sudah baik tentu bukan kritik tetapi pujian.

Jokowi harus menghargai sikap kritis gerakan masyarakat sipil & sivitas akademika karena merupakan akar dari demokrasi, bukan malah diintimidasi.

Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agum sebut dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi, mereka bertekad menyumbangkan pemikiran untuk bangsa dan negara.

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menurunkan tingkat kepuasaan publik terhadap pemerintahan presiden Jokowi.

SBY dan Jokowi sama-sama pernah menaikkan harga BBM. Namun karena SBY tidak seakomodatif Jokowi, dia mendapat perlawanan besar-besaran di DPR.

Ngabalin mengklaim Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik, seperti persoalan di Desa Wadas yang dianggap kesalahan Bupati Purworejo.

Pangi menilai penambahan kursi wamendagri semakin menguatkan inkonsistensi Jokowi soal janji membuat kabinet ramping dan efektif.

Menko Luhut sempat melontarkan akan mengaudit LSM karena menyebarkan berita tidak benar, apakah pemerintah terlalu reaktif?

Andika Perkasa pada 2013 sibuk bertugas di bagian kehumasan. Sejak Jokowi berkuasa kariernya mulai menanjak naik dan kini telah pasti menjadi Panglima TNI.

Jokowi dapat pujian dari akademisi sebagai seorang jenius. Namun alasan-alasan yang dikemukakan sangat parsial.

Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, kali ini Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi terlebih penegakan HAM.

Nining Elitos nilai pembungkaman terhadap kelompok yang kritis semakin mengkhawatirkan di bawah pemerintahan Joko Widodo.

BUMN memang izinkan komisaris rangkap jabatan, tapi tidak berkutik saat direksi BUMN juga dobel jabatan di perusahaan swasta.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.

SBY gagal mengerek suara Partai Demokrat dalam dua pemilu terakhir. Di era Jokowi, suara SBY sebagai mantan presiden seperti diabaikan.