Indeks Pemerintahan Jokowi

Menanggapi konflik Papua dan peringatan 1 Desember, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi tidak menggunakan pendekatan keamanan.

TNI di era Jokowi dianggap terlalu mencampuri urusan sipil. Yang terbaru adalah menurunkan baliho--yang merupakan ranah Satpol PP-Polri.

Publik menilai demokrasi di era Jokowi menurun. Orang makin takut berpendapat dan aparat makin sewenang-wenang.

Satu tahun Jokowi-Ma'ruf, yang berlatar belakang sipil, mempertegas budaya kekerasan TNI-Polri dalam menghadapi masyarakat.

Pedagang mulai menerima bantuan tunai sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Para artis cum influencer diminta Presiden untuk membantu menyosialisasikan protokol kesehatan. Namun alih-alih membuat jernih, apa yang disampaikan mereka justru mengecilkan realitas COVID-19.

Pelibatan TNI Polri di institusi sipil akan ditambah di BNPB. Hal ini mempertegas bahwa pemerintahan sipil Jokowi sangat bergantung ke dua institusi tersebut.

Dari berbagai indikator, pemerintahan Jokowi memang mengarah ke otoritarianisme, kata akademisi.

Secara umum, sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Ma’ruf adalah netral dengan atensi publik yang tinggi pada hari di mana kabinet diumumkan.

PDI-P mendominasi jajaran pimpinan AKD.

Jokowi ingin para menteri memastikan masyarakat bisa merasakan hasil dari kebijakan yang dibuat.

Ada tiga sikap politik Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi. Apakah mereka jadi koalisi atau oposisi, masih abu-abu.

Mendagri mengatakan 119 kepala daerah terjaring OTT KPK selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo.

Membenahi pengelolaan APBN bukan perkara mudah karena tak selalu sejalan dengan pendekatan Jokowi dalam berpolitik.

Setidaknya terdapat 32 foto kegiatan Jokowi dalam 17 artikel yang dirilis KSP. Sedangkan Setkab merilis sedikitnya 28 foto.

Waketum PAN Bara Hasibuan menyatakan partainya siap membantu dan mengawal pemerintahan Jokowi. Namun, dia mengakui sikap PAN baru akan ditentukan dalam Rakernas.

Jokowi dinilai tidak memiliki beban politik di periode kedua pemerintahannya karena telah mengantongi mayoritas dukungan partai.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Johnny G Plate menyatakan belum ada pembahasan untuk memasukkan Sandiaga Uno ke kabinet pemerintahan Jokowi. 

KPU mempersilakan para ASN menyosialisasikan program pemerintahan Jokowi. Namun, ASN tetap diminta menjaga netralitas serta bisa membedakan program Jokowi sebagai presiden dan capres.