Indeks Pemerintahan Jokowi

Andika Perkasa pada 2013 sibuk bertugas di bagian kehumasan. Sejak Jokowi berkuasa kariernya mulai menanjak naik dan kini telah pasti menjadi Panglima TNI.

Jokowi dapat pujian dari akademisi sebagai seorang jenius. Namun alasan-alasan yang dikemukakan sangat parsial.

Berbeda dengan pidato-pidato sebelumnya, kali ini Jokowi sama sekali tidak menyinggung isu pemberantasan korupsi terlebih penegakan HAM.

Nining Elitos nilai pembungkaman terhadap kelompok yang kritis semakin mengkhawatirkan di bawah pemerintahan Joko Widodo.

BUMN memang izinkan komisaris rangkap jabatan, tapi tidak berkutik saat direksi BUMN juga dobel jabatan di perusahaan swasta.

Presiden Jokowi meminta masyarakat untuk aktif mengkritik demi perbaikan pelayanan publik.

SBY gagal mengerek suara Partai Demokrat dalam dua pemilu terakhir. Di era Jokowi, suara SBY sebagai mantan presiden seperti diabaikan.

Menanggapi konflik Papua dan peringatan 1 Desember, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Jokowi tidak menggunakan pendekatan keamanan.

TNI di era Jokowi dianggap terlalu mencampuri urusan sipil. Yang terbaru adalah menurunkan baliho--yang merupakan ranah Satpol PP-Polri.

Publik menilai demokrasi di era Jokowi menurun. Orang makin takut berpendapat dan aparat makin sewenang-wenang.

Satu tahun Jokowi-Ma'ruf, yang berlatar belakang sipil, mempertegas budaya kekerasan TNI-Polri dalam menghadapi masyarakat.

Pedagang mulai menerima bantuan tunai sebesar Rp2,4 juta dari pemerintah untuk pemulihan ekonomi.

Para artis cum influencer diminta Presiden untuk membantu menyosialisasikan protokol kesehatan. Namun alih-alih membuat jernih, apa yang disampaikan mereka justru mengecilkan realitas COVID-19.

Pelibatan TNI Polri di institusi sipil akan ditambah di BNPB. Hal ini mempertegas bahwa pemerintahan sipil Jokowi sangat bergantung ke dua institusi tersebut.

Dari berbagai indikator, pemerintahan Jokowi memang mengarah ke otoritarianisme, kata akademisi.

PDI-P mendominasi jajaran pimpinan AKD.

Secara umum, sentimen publik terhadap kabinet Jokowi-Ma’ruf adalah netral dengan atensi publik yang tinggi pada hari di mana kabinet diumumkan.

Jokowi ingin para menteri memastikan masyarakat bisa merasakan hasil dari kebijakan yang dibuat.

Ada tiga sikap politik Gerindra terhadap pemerintahan Jokowi. Apakah mereka jadi koalisi atau oposisi, masih abu-abu.

Mendagri mengatakan 119 kepala daerah terjaring OTT KPK selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo.