Indeks Pemerintahan Jokowi

Penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Sri Mulyani pun memaparkan penambahan anggaran Rp8 Triliun akan dialokasikan untuk penanganan penyakit menular Tuberkulosis (TBC).

Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan, pelaksanaan tugas Polri banyak dipengaruhi dinamika strategi global, regional, dan nasional yang semakin kompleks.

Keputusan pergantian kabinet atau reshuffle di akhir masa jabatan Jokowi ini dinilai tak efektif. Apa penyebabnya?

Isnur menyatakan Jokowi merupakan pemimpin yang membuat ruang kebebasan sipil menuju kembali ke dalam ruang yang tertutup.

Zaenur menilai Nawacita gagal diwujudkan sebab penegakan hukum yang semakin lemah serta integritas lembaga antirasuah kian hancur.

Moeldoko menegaskan ongkos yang mahal tak jadi soal demi merayakan peringatan hari kemerdekaan.

Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono, akan dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan.

Pemerintah menilai kritik adalah hal wajar dalam demokrasi.

Seleksi Kompolnas harus menjadi momen mengembalikan kinerja kepolisian serta menjawab berbagai macam kebutuhan keadilan dari masyarakat.

Alih-alih memperbaiki mandat pembentukan Tim PPHAM, pemerintah justru belum memperpanjang masa kerja tim tersebut.

Kritik itu memang untuk pengingat atas kekurangan, jika sudah baik tentu bukan kritik tetapi pujian.

Jokowi harus menghargai sikap kritis gerakan masyarakat sipil & sivitas akademika karena merupakan akar dari demokrasi, bukan malah diintimidasi.

Airlangga Hartarto mengklaim bahwa DPR tidak akan mungkin membuat kebijakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Agum sebut dalam mengawal perjalanan pemerintahan Jokowi, mereka bertekad menyumbangkan pemikiran untuk bangsa dan negara.

Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menurunkan tingkat kepuasaan publik terhadap pemerintahan presiden Jokowi.

SBY dan Jokowi sama-sama pernah menaikkan harga BBM. Namun karena SBY tidak seakomodatif Jokowi, dia mendapat perlawanan besar-besaran di DPR.

Ngabalin mengklaim Jokowi selalu berupaya memahami masalah dengan baik, seperti persoalan di Desa Wadas yang dianggap kesalahan Bupati Purworejo.

Pangi menilai penambahan kursi wamendagri semakin menguatkan inkonsistensi Jokowi soal janji membuat kabinet ramping dan efektif.

Menko Luhut sempat melontarkan akan mengaudit LSM karena menyebarkan berita tidak benar, apakah pemerintah terlalu reaktif?