tirto.id - Pemerintah mengakui biaya perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Selatan, kian membengkak. Presiden Joko Widodo memang sudah berencana melakukan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus mendatang. Dia memboyong jajaran kementerian/lembaga serta tamu undangan negara merayakan hari jadi kemerdekaan di bakal ibu kota baru tersebut.
Meski tak menyebut angka secara detail, pemerintah menegaskan ongkos yang mahal tak jadi soal demi merayakan peringatan hari kemerdekaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, saat menanggapi soal kabar bahwa perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN bakal menghabiskan biaya mahal untuk akomodasi tamu undangan.
“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Meski mahal, Moeldoko mengeklaim, bukan berarti pemerintah akan menggunakan anggaran sewenang-wenang. Menurutnya semua masih dalam kontrol pemerintah. Dia sendiri tak memungkiri ada kabar soal kenaikan harga sewa kendaraan dan tarif penginapan di IKN jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.
“Ada saya dengar harga hotel juga cukup mahal. Hal yang wajar lah,” ujar dia.
Sebelumnya, beredar kabar pemerintah sudah menyewa 1.000 unit mobil untuk tamu negara dan very very important person (VVIP) saat perayaan hari kemerdekaan di IKN. Informasi tersebut disampaikan Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur. Pemerintah juga disebut sudah menyetorkan uang muka sebesar 50 persen.
Asperda Kaltim dalam keterangan mereka kepada wartawan, menuturkan, naiknya tarif sewa kendaraan jelang perayaan hari kemerdekaan di IKN. Misalnya, harga sewa Toyota Fortuner tembus Rp5 juta per hari dengan harga normal Rp2,5 juta per hari.
Sedangkan Hiace tembus Rp15 juta per hari, dengan harga normal Rp3,5 juta per hari. Bahkan Toyota Alphard yang biasanya Rp7 juta per hari naik cukup signifikan menjadi Rp25 juta per hari. Kenaikan tarif sewa kendaraan di sana sudah mencapai 100 persen.
Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai dengan anggaran besar, pemerintah sebetulnya punya opsi kebijakan publik yang sangat mungkin dilaksanakan ketimbang menghabiskan anggaran merayakan HUT Kemerdekaan di IKN. Dengan perkiraan tarif sewa transportasi yang membengkak, minimal Rp25 miliar harus dikeluarkan negara hanya untuk sewa mobil dalam acara tersebut.
Huda memandang, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kesusahan, tidak etik dan nirempati jika pemerintah memaksakan biaya bengkak tersebut untuk perayaan hari kemerdekaan. Alangkah bijak, kata Huda, jika tamu VVIP bisa menggunakan bus listrik saja untuk menuju tempat upacara di IKN dibandingkan sewa mobil pribadi.
“Opsi kebijakan lainnya seperti tambahan untuk beasiswa S1. Penyiapan anggaran untuk makan bergizi gratis ataupun menyediakan gaji layak untuk guru honorer yang jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan tamu VVIP HUT Kemerdekaan di IKN,” kata Huda kepada reporter Tirto, Rabu (7/8/2024).
Huda menyimulasikan, anggaran negara Rp25 miliar dapat digunakan untuk memberikan 1.000 guru honorer upah Rp2 juta per bulan selama satu tahun. Anggaran segitu juga bisa memberikan 6.800 paket makan siang bergizi bagi murid yang membutuhkan selama satu tahun masa belajar. Terpenting, duit segitu besarnya lebih berguna jika digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ratusan pejuang perebut kemerdekaan atau veteran.
“Pemerintah lebih prioritaskan untuk HUT RI khusus di IKN dengan pejabat congak berkata, “tiada yang mahal untuk HUT IKN”. Masih relakah uang pajak kita biaya untuk pejabat miskin empati dan niretika ini,” tegas Huda.
Sementara itu, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Felia Primaresti, menilai perayaan HUT Kemerdekaan RI di IKN seharusnya tetap dilakukan dengan kesadaran dan efisiensi. Saat ini saja, kata dia, persoalan mengenai anggaran yang tidak optimal masih jadi tantangan dalam pembangunan IKN.
Menyewa mobil pribadi segitu banyaknya dikhawatirkan mengganggu mobilitas masyarakat lokal dan menimbulkan polusi. Menurut Felia, 1.000 unit mobil itu jumlah yang banyak sekali dan masih bisa diganti dengan alternatif transportasi lain seperti bus.
“Serta juga apakah proses pengadaan kendaraan sewaan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Di sini peran pengawasan DPR, BPK, bahkan KPK, juga harus didorong,” kata dia kepada reporter Tirto, Rabu.
Di sisi lain, Felia melihat pernyataan pemerintah terkait IKN sering tak konsisten. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa IKN belum siap dan pemerintah tidak buru-buru merayakan HUT kemerdekaan di sana.
Felia menekankan, semisal pun tetap harus dirayakan di IKN, wajib dipastikan penggunaan anggaran negara yang efisien. Termasuk proses pengadaan seperti sewa kendaraan, mesti dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta sesuai prioritas dan urgensi kebutuhan.
“Jadi, kalau memang belum siap ya jangan dipaksakan dan malah berujung buang-buang anggaran untuk acara seremonial plus mencemarkan lingkungan,” ungkap dia.
Tidak Kenal Prioritas
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, menyampaikan bahwa beragam fasilitas bakal diterima aparatur sipil negara (ASN), peserta, serta petugas upacara perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. ASN, kata Heru, diberikan tempat menginap di hotel. Sementara petugas dan peserta upacara akan menginap di perkemahan.
“Kami persiapkan rumah tinggal, [juga] ada beberapa hotel untuk ASN, dan tentunya glamping, perkemahan yang ada kita gunakan untuk peserta atau petugas,” sebutnya kepada awak media, Selasa (6/8/2024).
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai perayaan hari kemerdekaan di IKN merupakan bentuk inefisiensi penggunaan anggaran negara. Pemerintah seharusnya tidak menghamburkan anggaran untuk perayaan yang cuma menghabiskan waktu satu hingga dua hari.
“Kalau menurut saya itu inefisiensi anggaran dan tidak tepat dilakukan saat kondisi fiscal space (ruang fiskal) Indonesia sempit,” kata Esther kepada reporter Tirto, Rabu.
Lebih lanjut, Esther berujar seharusnya pemerintah tidak memaksa menggelar perayaan di IKN jika belum siap betul. Masih banyak program prioritas untuk kebutuhan masyarakat luas daripada menghabiskan anggaran untuk acara perayaan kemerdekaan.
“Seharusnya pemerintah lebih mengalokasikan anggaran untuk program prioritas yang berdampak jangka panjang dan punya multiplier effect lebih besar,” jelas Esther.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menambahkan, perayaan HUT Kemerdekaan di IKN dengan biaya besar bisa disebut tidak memiliki sense of crisis. Pasalnya, anggaran terlalu besar dikeluarkan hanya untuk acara seremonial.
“Anggaran sebaiknya difokuskan untuk hal yang lebih urgen dan produktif. Misalnya industri sedang dilanda PHK khususnya sektor padat karya, dan pengangguran usia muda yang tinggi,” kata Bhima kepada reporter Tirto, Rabu.
Bhima menegaskan, saat ini masih sangat diperlukan anggaran perlindungan sosial yang lebih besar untuk mitigasi dampak PHK. Banyak kelas menengah berpotensi akan turun jadi orang miskin baru.
APBN perlu difokuskan untuk dapat membantu pemulihan industri dengan berbagai insentif dan pembangunan infrastruktur penunjang. Menurut Bhima tentu hal tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Kurangnya transparansi perayaan kemerdekaan di IKN jadi pertanyaan soal berapa besar bengkaknya anggaran dibanding alokasi awal. Dari mana uangnya diambil? Apakah ada relokasi dari anggaran yang lebih prioritas dibanding upacara HUT kemerdekaan,” ucap Bhima.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, turut memprotes pihak Istana menghambur-hamburkan uang negara untuk perayaan HUT kemerdekaan di IKN. Menurut Guspardi, langkah pemerintah yang dikabarkan bakal menyewa sekitar 1.000 mobil dan ratusan kamar hotel mewah, tidak memperhatikan efisiensi anggaran.
Legislator dari Partai Amanat Nasional itu berharap pelaksanaan perayaan HUT ke-79 di IKN dilakukan secara efektif. Apalagi, kata dia, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
"Cobalah lihat masih banyak orang yang untuk makan saja susah untuk mendapatkan itu," kata Guspardi kepada reporter Tirto, Rabu.
Respons Pemerintah
Menteri Sekretaris Negara. Pratikno, membenarkan anggaran negara untuk pelaksanaan hari kemerdekaan RI di IKN memang mengalami pembengkakan. Terkait sewa mobil pejabat selama upacara di IKN yang dikabarkan mencapai Rp25 juta per hari per unit, dia menegaskan infrastruktur IKN memang masih sangat terbatas.
“Jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN juga terbatas. Jalan tol belum sepenuhnya jadi. Bandara di IKN juga belum jadi. Ini jalan tol dan bandara ini diperkirakan jadi di akhir Agustus, awal September,” kata Pratikno di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2024).
Namun, dia mengklaim bahwa akomodasi di IKN nanti akan dipertimbangkan menggunakan bus. Selain itu, biaya membengkak juga dikarenakan upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI dilaksanakan di dua tempat, yakni IKN dan Jakarta.
“Bukan kita. Kita besok tidak akan menggunakan itu. Kita akan menggunakan bus,” ujar dia.
Sekretaris Utama Kemensetneg, Setya Utama, menegaskan pihaknya tidak menyewa 1.000 unit mobil Alphard seperti isu yang beredar. Mobilisasi peserta dan perangkat lainnya menggunakan bus. Pemerintah juga menyiapkan kendaraan operasional seperti truk dan mobil box untuk mengangkut logistik.
“Total semua itu hanya seratusan unit,” kata Setya.
Adapun Heru Budi punya jawaban berbeda. Ia tak menampik bahwa pemerintah bakal sewa mobil pribadi. Namun dia menepis kabar bahwa mobil yang disewa mencapai 1.000 unit.
"Saya tidak tahu itu informasi dari mana, yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada," ucapnya kepada awak media, Rabu (7/8/2024).
Heru juga menepis isu soal harga sewa mobil yang mencapai Rp25 juta per unit. Katanya, karena tak menyewa 1.000 mobil, harga sewa per unit tidak mengalami pelonjakan di IKN.
"Kalau rangkaian Presiden kan sedikit ya, paling 30 [unit] ya," pungkasnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fahreza Rizky
