Indeks Pemerintahan Jokowi

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.

KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini gagal melaksanakan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).

Sandiaga Uno menyatakan bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi belum berdampak signifikan.

Kadin memberi penghargaan pada Presiden Jokowi berupa gelar sebagai tokoh pemerataan pembangunan Indonesia, karena dinilai berhasil melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang masif.

KPU RI menyatakan bahwa, iklan pembangunan Presiden Jokowi di bioskop adalah hal wajar dan merupakan dari akuntabilitas kerja pemerintah saat ini.

"Menurut saya itu mubazir," kata Fadli

Menurut Prabowo Subianto, tidak hanya PNS yang perlu disejahterakan, tapi pemerintah harusnya juga memikirkan rakyat miskin.

Mudik tahun ini jadi pembuktian terakhir pemerintahan Jokowi dalam melayani ritual tahunan masyarakat sebelum Pilpres 2019.

Meski di tingkat nasional tampil sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, Gerindra dan PDI Perjuangan ternyata mesra di 48 wilayah pilkada.

Usai sah menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong legislatif menjadi mitra yang kontributif, produktif, dan bersahabat bagi pemerintahan Jokowi.

Kemandulan juga terjadi pada lembaga kuasi negara lain seperti KPI.

Meski ganti ketum, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya tetap dukung Presiden Joko Widodo baik sekarang maupun di Pilpres 2019.

Tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia, sejak Maret 2016 stabil di atas 70 persen.

Perbedaan pandangan antara generasi milenial dengan non-milenial dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

UU Nomor 9 Tahun 1998 tidak mengatur tentang batas waktu seseorang atau kelompok melakukan demonstrasi.

Menurut mahasiswa, polisi melakukan provokasi dengan melontarkan kata-kata melecehkan.

Polisi enggan merinci ihwal penetapan dua tersangka baru terkait demo BEM Seluruh Indonesia yang merespons tiga tahun Jokowi-JK.

Pihak rektorat UNS berjanji berikan pendampingan hukum kepada mahasiwa mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Fahmy Radhi memberikan catatan khusus soal program listrik 35.000 MW yang hingga saat ini belum optimal dilakukan.

Dua orang yang ditahan diduga melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan, serta Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP tentang tidak menghormati dan mematuhi perintah dari petugas kepolisian.