Indeks Pemerintahan Jokowi

Mendagri mengatakan 119 kepala daerah terjaring OTT KPK selama periode pertama pemerintahan Joko Widodo.

Membenahi pengelolaan APBN bukan perkara mudah karena tak selalu sejalan dengan pendekatan Jokowi dalam berpolitik.

Setidaknya terdapat 32 foto kegiatan Jokowi dalam 17 artikel yang dirilis KSP. Sedangkan Setkab merilis sedikitnya 28 foto.

Waketum PAN Bara Hasibuan menyatakan partainya siap membantu dan mengawal pemerintahan Jokowi. Namun, dia mengakui sikap PAN baru akan ditentukan dalam Rakernas.

Jokowi dinilai tidak memiliki beban politik di periode kedua pemerintahannya karena telah mengantongi mayoritas dukungan partai.

Konsorsium Pembaruan Agraria mempertanyakan keseriusan Jokowi dan bawahannya dalam menyelesaikan masalah pertanahan. 

Johnny G Plate menyatakan belum ada pembahasan untuk memasukkan Sandiaga Uno ke kabinet pemerintahan Jokowi. 

KPU mempersilakan para ASN menyosialisasikan program pemerintahan Jokowi. Namun, ASN tetap diminta menjaga netralitas serta bisa membedakan program Jokowi sebagai presiden dan capres.

"Tahun 1984, jumlah penduduk Indonesia 160 juta jiwa, sementara sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai".

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang pernah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal kepemimpinannya dinilai cukup realistis dan bisa dicapai.

BPN Prabowo-Sandiaga menuding pembangunan di Papua selama era pemerintahan Joko Widodo hanya simbolis dan belum berdampak pada kesejahteraan.

Permintaan Jokowi agar mahasiswa demo mendukung kebijakannya dinilai salah kaprah, sebab esensi aksi massa adalah menyampaikan aspirasi.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Jokowi sebenarnya ingin menyelesaikan kasus HAM masa lalu, namun niatnya tersebut terhalang oleh sekelompok orang.

KontraS menilai pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun ini gagal melaksanakan empat Rencana Aksi HAM (RANHAM).

Sandiaga Uno menyatakan bahwa proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi belum berdampak signifikan.

Kadin memberi penghargaan pada Presiden Jokowi berupa gelar sebagai tokoh pemerataan pembangunan Indonesia, karena dinilai berhasil melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang masif.

KPU RI menyatakan bahwa, iklan pembangunan Presiden Jokowi di bioskop adalah hal wajar dan merupakan dari akuntabilitas kerja pemerintah saat ini.

"Menurut saya itu mubazir," kata Fadli

Menurut Prabowo Subianto, tidak hanya PNS yang perlu disejahterakan, tapi pemerintah harusnya juga memikirkan rakyat miskin.

Mudik tahun ini jadi pembuktian terakhir pemerintahan Jokowi dalam melayani ritual tahunan masyarakat sebelum Pilpres 2019.