Indeks Pemerintahan Jokowi

Meski di tingkat nasional tampil sebagai oposisi pemerintahan Jokowi, Gerindra dan PDI Perjuangan ternyata mesra di 48 wilayah pilkada.

Usai sah menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong legislatif menjadi mitra yang kontributif, produktif, dan bersahabat bagi pemerintahan Jokowi.

Kemandulan juga terjadi pada lembaga kuasi negara lain seperti KPI.

Meski ganti ketum, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin mengatakan partainya tetap dukung Presiden Joko Widodo baik sekarang maupun di Pilpres 2019.

Tingkat kepercayaan publik terhadap kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia, sejak Maret 2016 stabil di atas 70 persen.

Perbedaan pandangan antara generasi milenial dengan non-milenial dipengaruhi oleh perkembangan teknologi.

UU Nomor 9 Tahun 1998 tidak mengatur tentang batas waktu seseorang atau kelompok melakukan demonstrasi.

Menurut mahasiswa, polisi melakukan provokasi dengan melontarkan kata-kata melecehkan.

Polisi enggan merinci ihwal penetapan dua tersangka baru terkait demo BEM Seluruh Indonesia yang merespons tiga tahun Jokowi-JK.

Pihak rektorat UNS berjanji berikan pendampingan hukum kepada mahasiwa mereka yang ditetapkan sebagai tersangka.

Fahmy Radhi memberikan catatan khusus soal program listrik 35.000 MW yang hingga saat ini belum optimal dilakukan.

Dua orang yang ditahan diduga melanggar Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan, serta Pasal 216 KUHP dan Pasal 218 KUHP tentang tidak menghormati dan mematuhi perintah dari petugas kepolisian.

Situasi demonstrasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di depan istana, sampai Jumat petang hari ini, masih berjalan kondusif.

Luhut menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembangunan infratruktur.

Menurut Eddy, salah satu upaya Jokowi menegakkan HAM adalah dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah plosok.

Amnesty International Indonesia menyimpulkan pemerintah masih belum bisa menjamin, melindungi, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Amnesty Internasional Indonesia menilai pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun terakhir belum berhasil menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

BKPM menilai, selain pemberian predikat layak investasi, pemerintahan Jokowi juga dinilai berhasil meningkatkan indeks kemudahan berusaha setiap tahunnya.

Jelang tiga tahun pemerintahannya, Jokoei menegaskan gerakan "Revolusi Mental" bukan sekadar jargon kampanye, tapi gerakan nyata.

BKPM menyebut ada pemerataan penanaman modal di Jawa dan luar Jawa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.