tirto.id - Perubahan kepemimpinan akan segera terjadi di tubuh Partai Golkar akibat sang ketua umum, Setya Novanto, terjerat kasus korupsi e-KTP. Namun hal ini tak akan mengubah dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo, demikian menurut Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin.
"Hemat saya, dari semua calon ketua umum yang mau maju bertarung, semuanya aliran yang setuju kita berada di pemerintah. Jadi, menurut saya, mau Airlangga, Aziz, Idrus, kalau nanti jadi ketua umum, saya kira Golkar tetap di pemerintah," kata wakil ketua MPR itu di sela sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Sabtu (9/12/2017) kepada Antara.
Mahyudin juga menambahkan bahwa Golkar akan setia mendukung Jokowi dalam perebutan kursi presiden yang akan diselenggarakan dua tahun lagi. Partai Golkar yakin Jokowi masih sangat tinggi tingkat keterpilihannya dan berpotensi besar memenangi Pilpres 2019, katanya, karena Jokowi orangnya baik.
"Kalau di pemerintah kan kita tidak bisa menaruh kaki sebelah, Golkar kan tidak bisa main munafik begitu, dukung di muka di belakang nggak. Jadi, kalau dukung pemerintah termasuk kita dukung Jokowi pada 2019."
Namun, lanjut mantan bupati Kutai Timur itu, keputusan nanti ditentukan di munaslub. Sepanjang munaslub tidak mencabut dukungan Golkar untuk pemerintah yang diputuskan dalam munas dan rapimnas maka ketua umum baru pun harus melaksanakan keputusan itu.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
