Kepercayaan Investor Asing Kembali di Pemerintahan Jokowi

tirto.id - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperoleh predikat layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat patut diacungi jempol. Adapun pengakuan dari Standard and Poor’s (S&P), Moody’s, dan Fitch menjadi indikasi dari kembalinya kepercayaan investor asing.

Pasca krisis ekonomi pada 1998 silam, perekonomian Indonesia memang masih dinilai belum sepenuhnya bangkit dari keterpurukan. Tak hanya itu, krisis keuangan yang terjadi sepuluh tahun setelahnya, yakni pada 2008, juga disebut berdampak pada kebangkitan perekonomian Indonesia.

“Selama 19 tahun [sejak krisis ekonomi 1998], ekonomi kita naik 3 kali lipat. Namun, semua itu belum pernah dinilai cukup oleh S&P. Bagi saya ini adalah capaian luar biasa,” kata Kepala BKPM Thomas Lembong di Kantor Staf Presiden, Jakarta pada Selasa (17/10/2017).

Predikat layak investasi yang diterima Indonesia dari S&P pun rupanya dibarengi dengan turunnya peringkat Amerika Serikat pada 5 tahun lalu, dan juga Cina di tahun ini.

“Itu berarti kita diberi kepercayaan bahwa menanam modal di Indonesia itu baik. Maka harus ditindaklanjuti dengan lebih baik lagi,” ucap Thomas.

“Mereka [S&P] itu adalah lembaga internasional yang sangat kuat. Bahwa peringkat Indonesia bisa naik, itu capaian yang baik,” tambah Thomas.

Selain pemberian predikat layak investasi, pemerintahan Jokowi juga dinilai berhasil meningkatkan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EODB) setiap tahunnya.

Di tahun ini, peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada di posisi 91. Sementara pada 2015 dan 2016, berturut-turut Indonesia berada di level 114 dan 109.

“Di ASEAN, kita masih berada di belakang Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ini persaingan sengit untuk kita menarik investasi internasional, karena diincar juga oleh negara-negara lain,” kata Thomas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah telah berkomitmen untuk mendorong kemudahan bagi investor asing.

Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpotensi mengawasi bahkan memangkas perizinan yang berbelit.

“Di pemerintahan daerah, PTSP [Pelayanan Terpadu Satu Pintu] telah dilakukan. Tapi izin dari kementerian lembaga itu bisa bisa ratusan. Nggak bisa ini kalau dikurangi sedikit-sedikit,” ungkap Darmin.

Oleh karena itu, Darmin menyebutkan bahwa dalam waktu dekat setiap kementerian lembaga bakal diwajibkan untuk membentuk satuan petugas.

“Apa kerjanya? Harus mengidentifikasi investasi, karena mereka harus punya daftarnya. Kalau belum selesai [urusan perizinannya], mereka harus proaktif membantu agar selesai,” ujar Darmin.

Dari sisi pencapaian nilai investasi, realisasi di tahun ini terbilang baik. Pasalnya dari target sebesar Rp678,8 triliun, sudah terealisasi sekitar Rp336,7 triliun atau sekitar 49,6 persennya. Adapun investasi terbagi atas Penyertaan Modal Asing sebesar Rp206,9 triliun dan Penyertaan Modal Dalam Negeri senilai Rp129,8 triliun.