tirto.id - Ada yang janggal dengan permintaan Presiden Joko Widodo dalam acara Konferensi Mahasiswa Nasional di Istana Bogor, Jumat (7/12/2018) kemarin. Jokowi meminta mahasiswa untuk mendemonya.
Namun, alih-alih mengajukan tantangan, permintaan Jokowi justru menyiratkan dengan jelas bahwa dia ingin mendapatkan apresiasi atas kinerjanya selama 4,5 tahun terakhir.
“Saya enggak pernah didemo. Didemo, dong. Ada yang demo mendukung gitu, lho. Enggak ada. Saya dibiarkan jalan sendiri, malah dibilang antek asing. Ini gimana dibolak-balik,” kata Jokowi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pernyataan Jokowi itu justru dapat mengebiri mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintahan Jokowi sendiri pernah melarang mahasiswa berdemo, antara lain melalui surat edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti Nomor 350/B/SE/2016 yang melarang mahasiswa membawa atribut kampus pada 4 November 2016 silam.
“Potensinya telah dimatikan sendiri oleh pemerintah,” kata Fahri pada reporter Tirto.
“Gerakan mahasiswa sudah dilemahkan dan dimatikan. Jadi jangankan mau mendukung Jokowi, mengkritik pun sudah enggak mau,” tambah Fahri.
Jokowi mengharapkan demo yang bersifat mendukung lantaran ia menganggap selama empat tahun ini sudah menjalankan sejumlah kewajiban memperbaiki kesejahteraan masyarakat, mulai dari mengambilalih Blok Mahakam dan Blok Rokan yang tadinya dipegang asing, hingga mendapatkan 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia.
Saat menyampaikan permintaannya itu, Jokowi juga menyinggung 'kesuksesannya' membuat harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua menjadi stabil. Pada 2015, harga BBM di Papua mencapai Rp60 ribu – Rp120 ribu, tapi sekarang harganya sudah seperti di Pulau Jawa dan Sumatera.
“Di Jawa, bensin Rp6.450 per liter. Naik Rp500 saja jadi Rp7.000 demonya dua bulan berturut-turut, naik Rp1.000 demonya empat bulan. Saya tiap hari didemo. Yang di Wamena 10 kali lipat enggak pernah demo. Hal-hal seperti itu dimengerti bahwa Indonesia bukan hanya di sini saja,” lanjutnya.
Faldo Maldini, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menilai permintaan Jokowi itu tak relevan dengan hasil kebijakan yang telah dijalankan Kabinet Kerja selama ini. Faldo mengemukakan, di era Jokowi, kegagalan mewujudkan janji kampanye justru lebih banyak.
“Kalau pemerintah memang benar-benar berhasil, warga pasti merasakan dan mengapresiasi dengan sendirinya. Saya rasa banyak fakta yang disembunyikan dari apa yang diklaim berhasil,” kata Faldo pada reporter Tirto.
Meski menganggap wajar, Faldo tetap tidak sepakat apabila Jokowi mengharapkan demo yang bersifat mendukung.
Demonstrasi, kata dia, pada dasarnya bersifat popular control. Warga yang tak punya instrumen apapun dapat melakukan protes dengan harapan aspirasinya dapat didengar. Namun Faldo menegaskan pemimpin yang kuat seharusnya tidak takut pada demo macam apapun.
“Dia malah jadikan itu sebagai momentum untuk jelaskan progres pekerjaan kepada rakyatnya, bukan malah menolak bertemu dengan rakyatnya,” kata Faldo.
Jokowi sendiri memang bukan pertama kali mengharap dukungan dari mahasiswa. Pada acara peresmian Pembukaan Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di Bogor, Jawa Barat medio September 2018, mantan Wali Kota Solo dua periode itu meminta mahasiswa menjaga kerukunan dan fokus pada perubahan global.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengatakan calon presiden nomor urut 1 itu hanya ingin mahasiswa lebih objektif memandang situasi.
Karding menuturkan, jangan sampai sesuatu yang susah payah diperjuangkan Jokowi tidak dilihat dan tidak didukung.
“Itu artinya mendorong masyarakat untuk objektif mengapresiasi kinerja. Hal-hal yang baik kita apresiasi, hal-hal yang tidak baik kita beri masukan. Jangan yang hoaks yang kita dukung demo,” kata Karding kepada reporter Tirto di kawasan Sudirman, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).
Karding tak memungkiri demo yang memberikan dukungan sama saja dengan deklarasi dukungan. Namun sejak awal, menurut Ketua DPP PKB itu, esensi dari demo dan deklarasi sama saja. Hanya perbedaan bahasa saja.
Karding pun menganggap Jokowi tidak secara serius saat meminta hal itu.
"Jangan lihat secara harafiah. Itu bahasa simbolik yang kira-kira intinya, rakyat dibiasakan mengapresiasi sesuatu yang baik. Itu sambil tertawa kok. Itu hanya kelakar agar audiensnya senang,” ucap Karding.
Sama Dengan Menjilat
Menanggapi masalah ini, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Fauzul Azim mengemukakan, mahasiswa pada dasarnya tidak boleh melakukan demonstrasi yang bersifat mendukung pemerintah.
“Bagi saya demo itu esensinya menyampaikan aspirasi rakyat dan mengkritik. Kritikan itu adalah simpati kita pada NKRI dan aspirasi itu adalah simpati pada rakyat,” kata Fauzul pada reporter Tirto.
Demonstrasi yang bersifat mendukung pemerintah, menurut Fauzul, justru bukan bentuk kasih sayang pada pemerintah, melainkan hanya mencari muka. Kepedulian justru dapat diejawantahkan dengan menyampaikan kritik jika pemerintah gagal atau lalai.
Fauzul menyatakan posisi mahasiswa adalah sebagai pengawas pemerintah dan kebijakannya. Dia pun berharap tidak ada mahasiswa yang menuruti permintaan Jokowi.
“Mahasiswa harus menjadi sosial kontrol dan pengawas dan reminder, pengingat dan pengkritik karena mencintai terbaik terhadap pemerintahan adalah mengkritik dan menguraikan masalah, bukan malah mendukung, menjilat dan memberikan pujian. Karena pujian malah menjatuhkan, dan kritik itu membangun,” tegas Fauzul mengakhiri.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Abul Muamar
