tirto.id - Presiden Jokowi menggaungkan ajakan untuk membenci produk-produk asing dan mencintai produk-produk Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan pasar produk nasional.
"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri, bukan hanya cinta tapi benci," kata Jokowi, Kamis (4/3/2021).
Dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021), Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk mencari strategi tepat dalam pengembangan pasar Indonesia lewat mendukung produk Indonesia.
Salah satu cara yang disampaikan dengan membangun kampanye membenci barang asing dan mencintai barang Indonesia demi membangun loyalitas produk Indonesia.
"Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," lanjut Jokowi.
Jokowi beralasan, Indonesia merupakan negara dengan 270 juta penduduk. Dengan jumlah sebesar tersebut, Indonesia merupakan pasar besar.
Oleh karena itu, permasalahan branding perlu diperkuat dan melekat agar masyarakat Indonesia mencintai produk Indonesia.
Contoh lain, Kementerian Perdagangan perlu mendorong agar UMKM mendapat posisi strategis seperti di mal. Ia ingin agar produk lokal bisa mengisi tempat strategis sehingga mulai diminati publik.
"Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand-brand dari luar negeri. Ini harus mulai digeser. Mereka digeser ke tempat yang tidak strategis, tempat yang strategis, lokasi yang baik, berikan ruang untuk brand-brand lokal. Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri," kata Jokowi.
Di sisi lain, masih banyak pejabat pemerintah yang tidak menggunakan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyebutkan masih banyak pejabat pemerintah yang mengabaikan aturan untuk menggunakan produk dalam negeri.
Dalam sambutannya di acara Karya Kreatif Indonesia 2021: Eksotisme Lombok, Rabu (3/3/2021), Luhut mengatakan pemerintah telah mewajibkan penggunaan produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa.
"Masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada bahwa harus menggunakan produk-produk dalam negeri sepanjang itu bisa dibuat di dalam negeri. Dan itu sudah masuk LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya.
Luhut mengatakan total belanja barang dan modal pemerintah mencapai sekitar Rp1.200 triliun. Jika separuh dari angka tersebut digunakan untuk membeli produk dalam negeri, ia yakin dampaknya akan besar untuk menciptakan jutaan lapangan pekerjaan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
