tirto.id - Presiden Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo untuk turun menangani kenaikan kasus delapan provinsi dengan angka kasus COVID-19 terbesar di Indonesia.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di delapan wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan wakil ketua komite, Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Senin (14/9/2020).
Kedelapan provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Ia juga menyebut, pemulihan ekonomi antara pusat dan daerah terintegrasi serta ada penurunan angka COVID-19.
"Presiden meminta agar pengelolaan dari penurunan angka ini dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi juga berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah di 83.000 desa, RT/TW, untuk terus dapat termonitor," kata Airlangga.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan, agar pemerintah daerah mengambil kebijakan berbasis data. Ia pun menekankan agar daerah lebih mengedepankan intervensi lokal daripada menutup daerah secara penuh.
"Sudah berkali-kali saya sampaikan, terapkan strategi intervensi berbasis lokal, strategi pembatasan berskala lokal, baik itu di tingkat RT/RW, di tingkat desa, di tingkat kampung sehingga penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus," katanya.
- Jokowi Minta Daerah Terapkan Pembatasan Lokal, Bukan Tutup Daerah
- Jokowi Sebut 4 Provinsi Sumbang Angka Kematian COVID-19 Tertinggi
- Sengkarut Asuransi Indonesia: Kisruh Gagal Bayar, Diperparah Corona
- Jokowi Didesak Pecat Menteri sebab Corona Naik & New Normal Gagal
- Update Corona Indonesia 14 September: Kasus Baru 3.141, DKI 879
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali