tirto.id - “Sekarang setop untuk Starbucks dan sejenisnya, ganti dengan yang tadi saya sebutkan soto, sate, tahu guling, timlo, nasi liwet, tengkleng, dan produk-produk yang menjadi unggulan daerah: telur asin, batik, kerajinan tangan.”
Pernyataan itu keluar dari mulut Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Gerbang Tol Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (15/7/2018), seperti dikutip laman resmi setkab. Jokowi optimistis para kepala daerah melaksanakan harapannya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) punya kesempatan yang sama berusaha di rest area tol.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini menilai belum perlu ada instruksi tertulis, seperti instruksi presiden (Inpres) untuk kerja sama pemanfaatan rest area untuk UMKM. Namun, bila upaya mendorong UMKM berusaha di rest area tak efektif maka Jokowi akan menggunakan Inpres.
Jokowi menegaskan gagasannya sebagai upaya keberpihakan pemerintah daerah terhadap merek lokal dan pelaku UMKM. Jokowi mengaku tidak ingin mendengar adanya suara-suara sumbang yang menyatakan omzet UMKM di rest area turun karena keberadaan waralaba asing yang jauh lebih modern.
Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menyambut baik inisiatif Jokowi. Namun, Ikhsan menekankan perlunya langkah konkret berupa aturan yang menjamin bisnis UMKM dapat berkembang di rest area.
“Saya lihatnya ini bukan sekadar gimmick. Tapi memang perlu dilihat apakah ini sifatnya anjuran atau tidak. Kalau mengimbau, berarti bisa iya, bisa tidak, kan,” kata Ikhsan kepada Tirto, Rabu (18/7/2018).
Ikhsan menilai perlu ada aturan, sehingga kegiatan bisnis UMKM di rest area bisa lebih terawasi. Selain kepastian payung hukum, juga memastikan harga sewa kios yang terjangkau. Faktor harga sewa selama ini membuat para pelaku UMKM berpikir panjang untuk berusaha di rest area. Di rest area pada ruas Tol Cipali misalnya, Ikhsan mengatakan harga sewa untuk ruang seluas 3x4 meter atau 12 meter persegi dipatok seharga Rp2,5 juta per bulan. Belum lagi ditambah biaya tambahan lain, seperti uang keamanan, kebersihan dan lain.
Presiden Jokowi nampaknya sudah paham soal masalah ini. Ia sempat menyinggung tarif sewa ruang usaha di rest area akan disubsidi oleh kementerian teknis. Kejelasan semacam inilah, kata Ikhsan, yang sangat ditunggu oleh para pelaku UMKM.
Artinya, jangan sampai apa yang dijanjikan Presiden Jokowi hanya sebatas seruan dan harapan kosong. Komitmen itu harus dibuktikan dalam bentuk konkret, salah satunya soal solusi terkait sewa kios di rest area yang selama ini sangat mahal bagi kalangan UMKM.
“Ini kan sudah memasuki tahun politik, jangan sampai pernyataan itu hanya jadi sekadar gimmick. Maka sudah seharusnya diturunkan secara konkret menjadi berupa aturan,” kata Ikhsan.
Saat disinggung mengenai keberpihakan Jokowi kepada UMKM, Ikhsan menyatakan dari segi regulasi, pemerintahan Jokowi saat ini sudah sangat memperhatikan eksistensi UMKM. “Dari seluruh paket kebijakan ekonomi yang dihasilkan, setengahnya untuk UMKM,” ungkap Ikhsan.
Dari segi perpajakan, pemerintah memang belum lama ini telah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen bagi para pelaku UMKM. Aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 itu menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan sudah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2018.
Ketentuan tersebut mengatur pengenaan PPh final bagi wajib pajak yang beromzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam setahun. PP itu pun diharapkan mampu memperkecil beban pajak yang harus ditanggung UMKM, sehingga mereka bisa lebih mengembangkan usaha dan melakukan investasi.
Pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai pernyataan Jokowi hanya sekadar gimmick. Ia berpendapat seharusnya gagasan untuk mengutamakan UMKM di rest area jalan tol itu langsung disampaikan ke menteri terkait, tanpa harus mengungkapkannya ke hadapan publik.
“Jelas gimmick, karena kalau mau riilnya, sebenarnya kan bisa langsung diomongin dengan para menterinya, lalu dikoordinasi supaya bisa cepat terwujud. Jadi kalau hanya ngomong begitu saja, gimmick,” jelas Hendri kepada Tirto.
Selain itu, Hendri juga mempertanyakan momentum pernyataan itu disampaikan. Hendri mengatakan bukan kali ini saja Jokowi meresmikan jalan tol. Apabila rencana tersebut sangat serius. Seharusnya, kata Hendri, Jokowi sudah menyampaikan gagasan itu dari sebelumnya.
Selain itu, Hendri juga tidak menampik asumsi apabila gaya komunikasi seperti itu erat kaitannya dengan tahun politik yang tengah berlangsung. Hendri melihat penyampaian Jokowi yang ceplas-ceplos dan tak sungkan menyebut merek besar, seperti Starbucks dan KFC memang lebih bisa diterima masyarakat awam.
Ia pun mengaku tak meragukan kemampuan komunikasi Jokowi dalam menyampaikan kata-kata yang tak jarang menjadi sorotan. “Namun memang Pak Jokowi harus lebih menekankan diri, untuk berkomentar pada hal-hal yang lebih penting, seperti perbaikan ekonomi. Jangan lebih banyak diam seperti saat harga telur naik,” ucap Hendri.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz
