Nasib Transportasi Publik DKI Setelah 6 Tol Jadi Proyek Strategis

tirto.id - Pemerintah mengambil alih proyek pembangunan enam tol dalam kota di DKI Jakarta dan memasukkannya dalam program strategis nasional (PSN). Pembangunan enam ruas tol ini sebelumnya hendak dibatalkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat mereka berkampanye menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anies seperti kecewa dan memberi komentar atas pengambilalihan ini. “Kami di dalam kampanye kemarin menegaskan tidak akan meneruskan enam proyek tol dalam kota. [Saat] Kami menang, proyek ini diambil alih pemerintah pusat,” kata Anies di Masjid Fatahillah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).

Proyek ini sebenarnya sudah dicanangkan jauh-jauh hari sebelum Anies menjadi Gubernur DKI. Adalah Gubernur DKI Jakarta 2007-2012 Fauzi Bowo yang pertama kali memulai rencana ini.

Proyek tersebut kemudian dikritik Joko Widodo saat menjabat Gubernur periode 2012-2014. Pada 13 November 2012, Jokowi sempat berujar dirinya tak pro-tol dalam kota dan lebih memilih MRT dan monorel.

“Kalau yang saya tahu enam tol dalam kota itu, ya saya tidak. Karena di negara mana pun sudah dihilangkan karena yang namanya jalan tol dalam kota, baik di Jepang maupun Korea, sudah diruntuhkan karena memberikan fasilitas kepada mobil dan akan menarik mobil datang ke titik kota yang akhirnya macet,” kata Jokowi ketika itu.

Empat tahun setelah berkomentar itu, Jokowi kemudian memasukkan proyek enam ruas tol yang terdiri dari Tol Semanan-Sunter sepanjang 20,23 kilometer, Tol Sunter-Pulo Gebang 9,44 kilometer, Tol Duri-Pulo Gebang-Kampung Melayu 12,65 kilometer, Tol Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,6 kilometer, Tol Ulujami-Tanah Abang 8,7 kilometer dan Tol Pasar Minggu-Casablanca 9,16 kilometer ke dalam Proyek Strategis Nasional.

Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam lampiran peraturan presiden yang ditandatangani pada 8 Januari 2016 tersebut. (PDF halaman 42)

Keputusan ini berarti sudah ada bahkan saat Anies masih berkampanye menjadi calon gubernur. Belakangan, Jokowi kembali menerbitkan Perpres yang memasukkan program ini dalam PSN melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 15 Juni 2017. (PDF)

Di luar cerita tersebut, Anies menyebut, dirinya sengaja menyampaikan kabar tersebut supaya warga Jakarta tak menganggap Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya yang memutuskan kelanjutan enam proyek dalam kota itu.

“Perubahan Perpres ini yang menurut saya penting. Jadi jangan sampai dikira bahwa kami yang meneruskan. Ini adalah keputusan yang diambil pemerintah pusat,” ujar dia.

Saat Anies memberi penjelasan tentang proyek tersebut diambil alih pemerintah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno punya sikap lain. Sandi memang mengakui jika pengerjaan proyek tol tersebut sudah di bawah pemerintah pusat, tapi ia tampak mendukung pembangunan itu.

“Memang sempat ditolak oleh kami, tapi sudah terlanjur dibangun. Jadi kami rampungkan,” kata Sandiaga, kemarin.

Sandiaga berharap pembangunan enam tol dalam kota tersebut tidak menambah kemacetan di ibu kota. Dia menambahkan enam tol dalam kota itu sebaiknya bisa dilintasi oleh Transjakarta.

Menimbulkan Banyak Masalah

Proyek ini dibangun dengan tiga sesi yang meliputi rute Semanan-Sunter, Sunter-Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran-Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, serta Pasar Minggu-Casablanca. Enam ruas tol dalam kota di Jakarta itu memiliki total panjang 69,6 kilometer. Nilai total investasi proyek ini mencapai Rp41,1 triliun. Biaya konstruksinya senilai Rp20,62 triliun dan biaya tanah Rp5,48 triliun.

Pembangunan tol di dalam kota ini sempat dikritik sejumlah pegiat tata kota seperti yang tergabung dalam Rujak Center for Urban Studies. Dalam sebuah artikel di laman Rujak tersebut dituliskan penambahan jumlah dan panjang tol berkorelasi dengan penambahan jumlah penduduk dan kendaraan seperti yang terjadi di India pada rentan 1951-2007.

Saat dihubungi Tirto, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menerangkan ambil alih proyek enam ruas tol oleh pemerintah punya dampak yang luas. Pertama, kata Elisa, konsekuensi perubahan tata ruang terhadap daerah terkait PSN ini. Perencanaan tata ruang mau tak mau harus menyesuaikan dengan PSN.

“[Pemerintah] Pusat demi PSN keluarkan Inpres, perubahan RTRW Nasional hingga PP tentang pengawasan Pemda,” kata Elisa, Sabtu, (14/7/2018).

Soal ini, Elisa benar. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution sempat berujar perlunya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional. Langkah ini diambil guna mempercepat persoalan terhambatnya pembangunan PSN karena masalah tata ruang.

Konsekuensi kedua, kata Elisa, PSN ini tak memberi solusi untuk masalah transportasi publik, terlebih proyek tol ini malah mengorbankan MRT dari PSN. “Akan makin memburuk terutama selama proses konstruksi. Karena hampir seluruh (perkiraan 80-90%) tiang-tiang 6 ruas tol berada pada koridor jalan di mana TransJakarta lewat dan bahkan rel kereta api,” kata Elisa.

Masalah lain, kata dia, terkait dengan polusi dari kendaraan yang makin bertambah. Soal bertambahnya jumlah kendaraan ini juga yang disoroti pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Jakarta, Yayat Supriatna. Bagi Yayat, pembangunan tol ini tak ubahnya proyek lain yang berorientasi bisnis daripada menekan laju kendaraan pribadi dan mengalihkan ke transportasi publik.

“Bagi pemilik kendaraan pribadi yang mampu membayar ongkos tol, silakan menggunakan tol,” kata Yayat kepada Tirto.

Situasi ini menjadi dilema buat program integrasi transportasi umum yang sedang digarap Pemerintah Provinsi DKI melalui Ok Otrip. Program ini adalah program kerja yang diusung Anies-Sandi saat berkampanye Pilkada DKI 2017 yang berencana mengintegrasikan transportasi umum dengan satu tarif.

Dengan rencana pembangunan enam ruas tol, pengalihan pengendara kendaraan pribadi ke transportasi publik jadi terkendala. Mengingat, pembangunan tol juga berarti menjadi lahan bisnis untuk menjual kendaraan.

“Peluang usaha untuk membangun jalan tol di Jakarta tidak pernah rugi. Mereka mencoba memfasilitasi jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dengan potensi bisnis,” kata Yayat.