tirto.id - Presiden Joko Widodo resmi menekan Perpres 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang disahkan. Perpres itu membawa kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang sempat dihapus oleh Presiden RI Ke-4 Gus Dur.
Meski kebijakan Jokowi menuai kritik, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto enggan memusingkan diri mengenai polemik itu. Prabowo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi.
“Itu sepenuhnya hak preogratif presiden,” ucap Prabowo kepada wartawan Kamis (7/11/2019) usai menemui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Kemaritiman.
Prabowo juga enggan menanggapi lebih lanjut pertanyaan wartawan mengenai wakil panglima. Ia pun segera meninggalkan lokasi.
Dalam pertemuannya dengan Luhut, Prabowo mengaku meminta saran dari mantan jenderal TNI itu. Prabowo mengatakan, hal ini sekaligus menjadi upayanya menyambangi para menteri yang ada di kabinet.
“Beliau kan senior saya, beliau Menko Maritim ya saya tetunya minta saran, minta pemikiran-pemikiran beliau. Saya sedang keliling ke semua menteri satu-satu saya minta masukan,” ucap Prabowo.
Keputusan Jokowi mengangkat wakil panglima TNI memang menuai kritik, salah satunya dari Pengamat militer Lesperssi Beni Sukadis. Beni memandang, keberadaan Wakil Panglima tidak diperlukan karena pembinaan kekuatan sudah melibatkan ketiga kepala staf. Menurutnya keputusan ini juga politis karena ingin meredam internal TNI yang saat ini ada yang mengejar jabatan.
"Menurut saya tidak urgent karena seluruh kegiatan BIN kuat [pembinaan kekuatan] kan sudah dibagi dalam tiga matra. Jadi tidak perlu jabatan tersebut," ujar Beni saat dihubungi Tirto, Kamis (7/11/2019).
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Widia Primastika
